: WIB    --   
indikator  I  

RI harus kejar kenaikan rating Fitch dan Moody's

RI harus kejar kenaikan rating Fitch dan Moody's

JAKARTA. Tugas pemerintah dan stakeholder belum selesai, setelah Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi (investment grade) dari Standard and Poor's (S&P). Para pengambil kebijakan dinilai harus mengejar kenaikan rating dari Fitch dan Moody's setelah keduanya memperbaiki outlook peringkat utang Indonesia dari 'stable' jadi 'positive'.

Perbaikan outlook dilakukan keduanya pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya, Fitch menaikkan peringkat Indonesia dari BB+ ke BBB- atau investment grade tahun 2011 silam. Sementara itu, Moody's menaikkan peringkat Indonesia dari Ba2 ke Baa3 atau investment grade tahun 2012 silam.

Ekonom Samuel Aset Manajemen Lana Soelistianingsih mengatakan, biasanya, setelah memperbaiki outlook, lembaga rating dalam enam bulan hingga satu tahun bisa menaikkan peringkat kembali. Dengan demikian, Indonesia kemungkinan mendapatkan peringkat BBB dari Fitch dan Baa2 dari Moody's.

Apalagi, Indonesia tertinggal oleh Filipina yang telah mendapat peringkat utang tersebut sejak dua tahun lalu. Padahal secara skala nominal, ekonomi Indonesia lebih besar dibanding negara itu.

"S&P akan lama untuk review lagi, mungkin dua tahun lagi. Yang bisa dikejar adalah yang lain, yang outlooknya sudah positive," kata Lana kepada KONTAN, Minggu (21/5). Menurutnya, jika sebuah lembaga pemeringkat telah memperbaiki outlook, maka ia telah memegang 80% kriteria perbaikan peringkat.

Menurut Lana, untuk mengejar itu, para pengambil kebijakan harus memperbaiki seluruh aspek, baik dari sisi fiskal, moneter, maupun sektor riil.

Perbaikan dari sisi fiskal lanjutnya, berupa perbaikan rasio pajak (tax ratio). Perbaikan tax ratio tersebut cukup terbantu dengan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Namun menurutnya, pemerintah perlu hati-hati dalam menerapkan kebijakan yang bersifat sensitif, misalnya kebijakan pembukaan data nasabah melalui Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017.

Lana khawatir, kebijakan tersebut bisa menyebabkan masyarakat mengurangi dananya di perbankan di bawah minimal nilai yang wajib dilaporkan perbankan ke otoritas pajak. Akibatnya, likuiditas perbankan mengalami pengetatan.

"Itu akan kontra produktif dengan keinginan pemerintah. Bagaimana bank menggulirkan kredit. Padahal kredit juga untuk ekonomi. Sementara kalau ekonomi jalan penerimaan pajak juga jalan," tambahnya.

Masih terkait dengan perbaikan dari sisi fiskal, pemerintah harus mengkaji kembali tarif pajak dan lapisan wajib pajak, khususnya wajib pajak dengan penghasilan lebih dari Rp 500 juta yang dikenakan tarif 30%. Hal itu dilakukan agar wajib pajak merasa ringan dalam membayar pajak. Sebab, tarif tersebut masih terlalu berat untuk Indonesia sebagai begara emerging market.

Selain itu, pemerintah harus memitigasi arus modal asing yang keluar (capital outflow) dari capital inflow setelah peringkat layak investasi dari S&P. Misalnya, melalui penyediaan instrumen investasi untuk dana asing yang bersifat jangka panjang melalui ketentuan minimal holding periode dengan kupon yang menarik.

Mitigasi capital outflow juga menjadi tugas Bank Indonesia (BI) terkait kebijakan moneternya. Lana bilang, BI perlu menjaga stabilitas kurs rupiah, walaupun cadangan devisa (cadev) Indonesia cukup kuat. Misalnya, mengelola spread antara suku bunga acuan BI dengan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS).

"Dengan kenaikan peringkat dari S&P spread itu menurun. Sehingga BI tidak perlu menyesuaikan kenaikan suku bunga acuan AS secara agresif," tambahnya.

Terakhir, Indonesia juga perlu menjaga stabilitas politik. Sebab, hal itu juga bisa bisa mempengaruhi perbaikan peringkat dan outlook peringkat utang Indonesia.


Reporter Adinda Ade Mustami
Editor Hendra Gunawan

RATING INDONESIA

Feedback   ↑ x
Close [X]