Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan, puncak bonus demografi di Indonesia akan terjadi di tahun 2034 mendatang. Namun, bonus demografi masih menjadi persoalan hingga saat ini. Padahal, bonus demografi seharusnya dimanfaatkan agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, di tahun 2034 mendatang, terdapat 60 tenaga kerja produktif untuk mendukung 100 penduduk, angka ketergantungan di bawah 50, dan memberikan kontribusi 0,22% terhadap pertumbuhan ekonomi.
Jika ekonomi bisa tumbuh mencapai 5% saja setiap tahunnya hingga tahun 2038 mendatang, Indonesia bisa lolos menjadi high income country.
Sayangnya, masih ada masalah saat berbicara tentang bonus demografi. Utamanya persoalan lapangan pekerjaan. "Masih banyak pengangguran di usia muda, terutama di perdesaan. Tentu kita tidak ingin bonus demografi dari bonus menjadi burden (beban)," kata Bambang dalam acara Kick Off Meeting Sensus Penduduk 2020 di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (14/2).
Bambang melanjutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia meski berdasarkan data BPS sudah di angka 70, berdasarkan standard United Nation masih di bawah 70. Tak hanya itu, IPM Indonesia di antara negara-negara di dunia masih ada di level 113.
"Maka baik pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat tetap harus diperbaiki," tambah dia. Hal inilah yang menjadi cara pemerintah untuk bisa menciptakan penduduk yang produktif dan daya saing. Harapannya, Indonesia bisa keluar dari middle income trap.
Pemerintah sendiri sebenarnya memiliki sejumlah persiapan dan pemanfaatan bonus demografi. Pertama, dengan peningkatan daya saing tenaga kerja melalui penguatan pelaksanaan gerakan hidup sehat, memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Ketenagakerjaan, memperluas pendidikan menengah universal, dan memperkuat keterkaitan pelatihan dan pendidikan vokasi dan industri.
Kedua, mendorong investasi melalui pengembangan produk tabungan, deposit, saham, dan investasi jangka panjang lainnya, peningkatan efisiensi dan kemudahan investasi, pengembangan instrumen pembiayaan pembangunan, dan sistem pensiun yang berkesinambungan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
