kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.347.000 0,15%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Proyek PLTU molor bikin negara tekor Rp 17,7 T


Senin, 30 Maret 2015 / 23:46 WIB
Proyek PLTU molor bikin negara tekor Rp 17,7 T
ILUSTRASI. Harga PS5 Slim Resmi di Indonesia, Dibanderol Mulai Rp 8 Jutaan


Sumber: Antara | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Negara mengalami kerugian hingga Rp17,7 triliun akibat proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang molor, kata Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil.

Rizal dalam diskusi "Kebijakan dan Langkah Strategis dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan" di Universitas Indonesia mengatakan, beban negara bertambah dalam pembayaran subsidi listrik.

"Keterlambatan penyelesaian pembangunan unit PLTU mengakibatkan PT PLN (Persero) kehilangan kesempatan untuk berhemat sebesar Rp17,7 triliun dan bertambahnya beban pemerintah dalam pembayaran subsidi listrik 2009-2013," kata Senin (30/3).

Rizal juga mengatakan, pihaknya menemukan terdapat penyediaan batubara untuk pembangkit listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pak Menteri (Sudirman Said) juga dengar bahwa ada batubara hilang, masak hilang begitu saja? Rp5 miliar hilang begitu saja?" katanya.

Oleh karena itu, Rizal meminta pemerintah untuk bisa menetapkan kebijakan pengendalian batubara guna menjamin ketersediaan di masa mendatang.

Lebih lanjut, Rizal menyampaikan sejumlah temuan lain seperti pelaksanaan 184 paket pekerjaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan realisasi pembayaran sebesar Rp5.949 triliun yang terhenti akibat izin tahun jamak (multiyears) tidak diperpanjang.

Di antaranya terdapat uang muka kerja sebesar Rp562,6 miliar yang belum dikembalikan kepada negara. Ada pula temuan kelebihan pembayaran sebesar Rp4,85 miliar.

"Bagaimana dengan uang muka yang setengah triliun ini, bagaimana status uang ini? Kami berpikir harusnya pemerintah tentukan uang ini. Kalau pihak itu sudah kerjakan sesuatu, ya sudah kita 'due diligent'-kan saja," katanya.

Rizal juga menyoroti pemborosan keuangan negara hingga sekitar Rp43,8 miliar dan material terbakar senilai Rp15,8 miliar dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Terakhir, pihaknya menemukan penyelesaian pembebasan lahan yang berlarut-larut telah menghambat pembangunan transmisi listrik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×