Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Ternyata pembebasan lahan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang belum tuntas. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, masih ada beberapa blok lagi yang belum berhasil diselesaikan.
Proses pembebasan lahan masih terkendala karena belum ada titik temu antara pemerintah dengan pemilik tanah. Meski hanya tinggal sedikit lagi, namun mengganggu proses eksekusi.
Padahal, pemerintah menargetkan bulan April sudah bisa groundbreaking. Masalah lainnya, akhir bulan ini Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang.
Nah, sebelum keberangkatan itu, pemerintah ingin masalah pembebasan lahan selesai. Perlu diketahui, Jepang melalui lembaga pembiayaan JICA merupakan investor proyek senilai Rp 40 triliun ini.
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan pembebasan lahan sudah selesai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang pembebasan lahan. Melalui aturan ini, pemerintah akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat dengan nilai dua kali dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"Tapi sampai sekarang masih terkendala di lapangan," kata Ganjar, akhir pekan lalu.
Sekadar mengingatkan, PLTU ini akan dibangun di tanah seluas 226 hektar, dengan kapasitas listrik yang dihasilkan nantinya sebesar 2X1.000 mega watt (MW). Adapun proyek ini akan dilaksanakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Bhimasena Power Indonesia.
Menteria Agraria dan Tata Ruang (ATR) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, pembebasan lahannya akan tuntas bulan ini. Ia juga optimis permasalahan di lapangan bisa diselesaikan.
Sementara itu, Menurut Menteri Luar Negeri Retno Jokowi dijadwalkan akan terbang ke Jepang pada tanggal 22 Maret 2015 nanti. Dalam kunjungannya, Jokowi akan membicarakan berbagai hal terkait kerjasama Indonesia-Jepang, dan hubungan diplomatik lainnya baik etik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
