Penyampaian data kartu kredit akan berlaku April 2019

Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah mengeluarkan PMK 228/PMK.03/2017 sebagai pengganti PMK Nomor 16/PMK.03/2013 dan perubahannya. Di dalamnya, Ditjen Pajak meminta perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah.

Namun demikian, Ditjen Pajak menyatakan bahwa permintaan atas data-data transaksi kartu kredit itu baru akan berlaku untuk data transaksi 2018.

“Penyampaian data kartu kredit oleh perbankan/penyelenggara kartu kredit kepada DJP untuk pertama kalinya adalah data kartu kredit untuk tagihan selama tahun 2018 (Januari sampai Desember),” kata Hestu kepada KONTAN, Jumat (2/2).

Adapun yang wajib disampaikan adalah transaksi kartu kredit dengan total tagihan selama setahun tersebut paling sedikit Rp 1 miliar. “Dan disampaikan ke DJP paling lambat akhir April 2019,” ujar dia.

Saat ini, menurut Hestu, status dari permintaan kepada perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi kartu kredit ke pemerintah itu masih ditunda.

Sebelumnya, Ditjen Pajak memastikan untuk menunda permintaan perbankan untuk menyerahkan data-data transaksi itu lewat surat yang dikeluarkan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi pada 31 Maret 2017 kepada perbankan.

“Saat ini perbankan/penyelenggara kartu kredit tidak perlu menyampaikan data kartu kredit kepada DJP,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Ditjen Pajak: Data kartu kredit juga akan diberi threshold Rp 1 miliar

Keuangan

BI dan OJK pantau efek aturan pembukaan data kartu kredit

Keuangan

Ditjen Pajak: Perbankan tidak perlu menyampaikan data kartu kredit

Keuangan

Pajak minta data transaksi kartu kredit, ini komentar bankir

Nasional

Ditjen Pajak incar lagi data kartu kredit

Nasional

Muncul lagi, Pajak minta laporan transaksi kartu kredit dari bank