Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan anggaran pendidikan yang dinilai masih belum efektif. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan memperbaiki koordinasi dengan daerah.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengungkapkan, selama ini, sekitar 65% dari total anggaran pendidikan dialokasikan ke daerah. Namun, ternyata hingga kini, daerah belum mematuhi kewajiban 20% anggaran untuk pendidikan.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa setiap tahun anggaran pendidikan naik seiring kenaikan APBN. Hanya saja, anggaran pendidikan banyak tersedot untuk guru. "Biaya guru naik luar biasa, salah satunya untuk tunjangan profesi. Padahal output-nya belum tercermin," katanya, akhir pekan lalu.
Untuk mengatasi hal ini, Muhadjir bilang, ke depan Kemdikbud akan merekomposisi alokasi anggaran untuk guru. Salah satunya dengan menghapus uang perjalanan dinas dan penataran guru.
Tahun ini, lantaran anggaran Kemdikbud dalam APBNP-2016 dipangkas, Kemdikbud juga memangkas biaya perjalanan dinas dari Rp 7 triliun menjadi tinggal Rp 4 triliun. Nah, salah satu anggaran yang dipangkas adalah biaya perjalanan dinas dan penataran guru. "Penataran guru itu ada perjalanan dinasnya. Tapi, karena program penatarannya kami hapus, otomatis uang perjalanan dinasnya bisa susut," katanya, Kamis (20/10).
Selain itu, Kemdikbud juga merampungkan beberapa sub sektor di lingkungan kementeriannya. Dari hasil perampingan, anggaran untuk sub sektor yang dihapus yang semula butuh Rp 39 triliun bisa dihemat sekitar Rp 5 triliun, berikut perjalanan dinas.
Penghematan anggaran ini akan dialihkan untuk menunjang program prioritas pendidikan. Antara lain untuk perbaikan dan pembenahan infrastruktur sekolah. Rencananya, dalam tiga tahun ke depan, Kemdikbud akan memperbaiki 153.000 sekolah yang rusak.
Untuk tahun pertama, rencananya Kemdikbud akan memperbaiki 50.000 sekolah. "Rencana ini baru saja kami laporkan ke Pak Presiden," kata Muhadjir.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 416,5 triliun atau sekitar 20% dari total anggaran belanja negara. Dari total anggaran pendidikan itu, sebanyak Rp144,95 triliun atau 34,79% dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat. Sedangkan sisanya dialokasikan lewat transfer daerah dan dana desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
