Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menanggapi putusan Mahkamah Agung yang menghapus pajak air permukaan PT Freeport Indonesia sesuai kesepakatan kontrak karya, Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan ini menjadi bukti kelemahan pemerintah provinsi dalam mencari alternatif sumber pajak. Ibaratnya, pemprov gagal berinovasi mencari alternatif pemasukan daerah.
Apalagi, sebelumnya, isu Pajak Air Permukaan antara pemerintah provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia tidak pernah mencuat sebelumnya. Hal ini memberi kesan adanya tuntutan besar dari pemerintah kepada satu perusahaan tertentu demi pendapatan utama daerah.
"Pemerintah daerah dan provinsi yang memiliki area tambang minerba terlalu bergantung kepada pendapatan pajak dari perusahaan itu," kata Robert Endi Jaweng, Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), kepada Kontan, Rabu (25/4).
Memang, menurut Robert penerimaan pajak area yang memiliki lokasi tambang minerba melejit jauh diatas daerah non-tambang. Namun kondisi tersebut menyebabkan pemerintah menjadi manja dan bergantung pada pendapatan satu pintu.
Padahal menurut Robert, bila dipertimbangkan antara pajak yang diterima dan kerusakan alam pada daerah tersebut, sebenarnya sangat merugikan pemerintah dan masyarakat setempat.
Sehingga, pemerintah provinsi dengan area tambang sebaiknya mulai melakukan kajian untuk mengemban ekonomi dan bisnis di sektor lain agar dapat menarik pendapatan dari perusahaan non-tambang. Misalnya dengan mengembangkan area pariwisata, agrikultur bahkan perhubungan area tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
