kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45923,96   -11,56   -1.24%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

PDI-P sesalkan keengganan SBY temui utusan Mega


Kamis, 02 Oktober 2014 / 15:13 WIB
PDI-P sesalkan keengganan SBY temui utusan Mega
ILUSTRASI. Tak banyak yang tahu bahwa ternyata fotografi memiliki ragam manfaat bagi terutama bagi kesehatan pikiran dan mental.


Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

JAKARTA. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pramono Anung, menyesalkan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang enggan bertemu sejumlah utusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri pada Rabu (1/10) malam. Dengan kondisi itu, Pramono memastikan bahwa hingga saat ini belum akan ada pertemuan antara SBY dan Megawati.

Pramono mengatakan, kemarin Megawati telah mengutus presiden terpilih Joko Widodo, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Fraksi PDI-P Puan Maharani untuk bertemu SBY.

"Tapi sampai tadi malam, mereka berempat belum bisa bertemu dengan Pak SBY. Padahal teman-teman di Partai Demokrat selalu menyampaikan Pak SBY ingin bertemu Bu Mega. Kalau kemarin Pak SBY mau menerima Jokowi, JK, dan Puan, kondisi pasti akan berbeda," ujar Pramono di Kompleks Parlemen, Kamis (2/10).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI-P itu menilai bahwa orang-orang yang diutus Megawati untuk bertemu SBY bukanlah orang sembarangan. Melalui utusan itu, Pramono memastikan pesan SBY akan disampaikan secara utuh kepada Megawati.

Pertemuan mereka diyakini bisa mencairkan hubungan demi memperkuat dukungan kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai penyebab utama PDI-P mengajak Partai Demokrat berkoalisi adalah kegagalan upaya mengharmonisasi hubungan antara Megawati dan Yudhoyono sebagai veto player di kedua partai tersebut. "Hal ini menyebabkan jarak psikologis yang mengganggu proses komunikasi dan hubungan yang diwarnai praduga-praduga di masa lalu," kata Yunarto.

Dengan kekuatan yang ada saat ini, koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK kalah kuat di parlemen. Hal itu ditandai dengan kekalahan koalisi pendukung Jokowi-JK dalam rapat paripurna pengesahan undang-undang pemilihan kepala daerah. Koalisi tersebut juga kalah dalam sidang paripurna penetapan pimpinan DPR pada Kamis (2/10) dini hari tadi. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×