Moratorium anak usaha BUMN bersifat terbatas

Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini

JAKARTA. Permintaan DPR melalui Komisi VI kepada Kementerian BUMN untuk menghentikan sementara pembentukan anak usaha hingga revisi II BUMN selesai, dianggap angin lalu.

Menteri BUMN Rini M Soemarno mengatakan, moratorium hanya berlaku kepada pembentukan anak usaha BUMN yang bidang usahanya tidak sejenis dengan BUMN tersebut. Sementara itu, untuk pembentukan anak usaha BUMN yang bidang usahanya sejenis masih bisa.

"Dasarnya yang kami mengerti dari putusan itu, tidak bisa bentuk anak usahanya yang tidak sejenis, jadi kalau Antam ya tidak boleh bentuk anak usaha kemudian bangun hotel," katanya, pekan lalu.

Komisi VI DPR dalam kesimpulan rapat dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Kasa Pertambangan Industri Strategis dan media meminta kepada Kementerian BUMN untuk sementara waktu menghentikan pembentukan anak usaha BUMN. Penghentian tersebut diminta dilakukan sampai selesainya revisi UU BUMN.

Azam Natawijana, Wakil Ketua Komisi VI DPR mengatakan, moratorium dilakukan untuk menata kembali seluruh anak bahkan cucu usaha BUMN, khususnya yang bermasalah dan merugikan negara. Penghentian juga dilakukan karena DPR melihat selama ini banyak penyelewengan yang terjadi dalam pembenyukan anak usaha BUMN.

Penyelewengan tersebut dilakukan dengan modus, mendirikan anak usaha sebagai kendaraan untuk menguntungkan direksi dan komisaris dan akhirnya merugikan negara.

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication PT Pertamina mengatakan, permintaan tersebut tidak akan memberikan dampak ke Pertamina. "Tidak ada rencana bentuk anak perusahaan, karena kami sedang menunggu road map BUMN holding," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News