Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Dadan M. Ramdan
KONTAN.CO.ID - Sejumlah petani tampak mencangkuli lahan yang telah dibesihkan dari semak belukar yang penuh dengan rumput dan gulma. Petani lainnya membuat bedengan dengan lebar dan panjang sesuai kontur lahan yang dibuat terasering.
Di sudut lain, kepulan asap putih membubung ke udara dari sisa pembakaran ranting-ranting semak belukar yang dibersihkan, tak jauh dari tumpukan karung-karung pupuk. Itulah sepintas aktivitas para petani di Bunga Rungkup, Desa Girimukti, Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat, pekan lalu.
Mereka mulai mengolah lahan yang terletak di lereng Gunung Singkup untuk ditanami jahe gajah. Hal itu mereka lakukan dengan harapan roda perekonomian segera berjalan kembali, sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup. Maklum, banyak petani di pedesaan yang terpuruk akibat merebaknya pandemi virus corona (Covid-19), yang hingga kini belum ada tanda-tanda mereda.
Saat ini, hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia berjibaku menangani Covid-19 yang nyaris memukul seluruh sektor kehidupan di masyarakat. Yang pasti, Covid-19 tidak hanya berdampak pada masyarakat di perkotaan. Masyarakat yang berada di pedesaan juga turut merasakan efek dari pandemi yang melanda setidaknya di 215 negara di dunia.
“Kehidupan kami (petani) di lereng gunung sangat sulit selama pandemi ini. Daya beli kami turun, karena aktivitas ekonomi terganggu,” tutur Ayi Nurdin, Ketua Kelompok Tani Bunga Rungkup saat membuka perbincangan dengan KONTAN.
Menurut dia, petani di wilayahnya mengandalkan hasil panen kopi, tembakau, cabe, kacang tanah, jagung, dan sebagainya, yang sangat dipengaruhi oleh musim. “Biasanya, sebagian warga setelah selesai bercocok tanam, pergi ke kota buat cari kerjaan sampingan seperti berdagang, kuli bangunan, dan lainnya. Tapi selama Covid-19, enggak bisa ke kota dan terpaksa bertahan di kampung dengan pendapatan tak menentu,” aku Ayi.
Hal senada diutarakan Dadang Sajidin, Ketua Kelompok Tani Dukuh, Desa Karyamukti, Kecamatan Cibatu. “Mayoritas penduduk di desa kami adalah petani. Kami memanfaatkan lahan Perhutani untuk bercocok tanam. Gara-gara corona, harga komoditas pertanian anjlok, sehingga menurunkan tingkat kesejahteraan petani. Kami juga kesulitan modal untuk biaya olah lahan. Kami enggak bisa pinjam ke bank atau koperasi karena tidak mampu bayar cicilannya,” terang dia.
Pria paruh baya bertubuh gempal ini bilang, sebagian petani terpaksa meminjam uang ke tengkulak atau rentenir. “Kalau pinjam uang ke tengkulak gampang, enggak ada jaminan tapi mereka yang nentukan harga pas panen. Rugi sih, tapi mau gimana lagi bisa dapat dana buat olah lahan dengan cepat,” keluh Dadang.
Selain Ayi dan Dadang, masih ada ratusan petani di Cibatu yang mengalami nasib serupa, terkapar Covid-19. Beruntung, keduanya masih memiliki harapan bisa memulihkan kondisi ekonomi setidaknya setelah mendapat bantuan program padat karya Jaring Pengaman Sosial (JPS) Covid-19 yang digulirkan pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
“Alhamdulillah, kelompok kami mendapatkan bantuan padat karya pangan dari Kemnaker. Dana bantuan ini kami gunakan untuk budidaya jahe gajah,” jelas Dadang. Selain mendapat insentif padat karya, kelompok tani berharap pada hasil panen jahe gajah.
Sebelumnya, Kemnaker meresmikan pipanisasi air bersih pegunungan dan tanam perdana budidaya jahe yang merupakan program padat karya JPS Covid-19 di Kampung Dukuh, Desa Karyamukti, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/12/2020) lalu. "Program JPS Covid-19 ini diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat desa yang mungkin kehilangan pekerjaan di tengah pandemi, kesulitan mencari kerja, atau yang berasal dari kalangan tidak mampu," kata Staf Khusus Menaker Caswiyono Rushdie saat peresmian tersebut.
Dalam kegiatan itu, hadir Camat Cibatu Sardiman Tanjung, jajaran pemerintah Desa Karyamukti dan Desa Girimukti, perwakilan Polres dan Koramil Cibatu, Perhutani, pengurus Ansoruna Business School, Kelompok Kerja (Pokja Salarea), yang menjadi pendamping dalam pelaksanaan program padat karya JPS Covid-19 di Garut.
Selain program padat karya, Kemnaker juga melaksanakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja/buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha pada masa pandemi, Kemnaker sudah melaksanakan kegiatan promotif dan preventif di antaranya dengan mengeluarkan surat edaran tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan.
"Kemnaker juga melaksanakan program penanggulangan Covid-19 di tempat kerja, penerapan gerakan pekerja sehat di perusahaan, dan pengujian lingkungan kerja pada wilayah zona merah," tukasnya.
Camat Cibatu Sardiman Tanjung mengapresiasi pelaksanaan program padat karya dari Kemnaker di wilayah Cibatu. "Akibat pandemi Covid-19, hampir semua lapisan masyarakat terdampak, terlebih kelas menengah-bawah. Kalau krisis ekonomi dan moneter tahun 1997 silam, UKM tidak merasakan dampaknya tapi beda dengan pandemi saat ini. Banyak UKM di daerah yang tutup usaha, para petani juga kesulitan," ungkapnya.
Atas dasar itu, Sardirman menilai, program padat karya infrastruktur berupa pipanisasi air bersih dan budidaya jahe dari Kemnaker sangat bermanfaat dan membantu masyarakat desa, terutama para petani dalam mengurangi beban ekonomi mereka. "Kami berharap bantuan ini berkesinambungan dan ada program lainnya, sehingga bisa membuat warga desa menjadi lebih produktif dan bisa cepat pulih dari situasi krisis pandemi ini," harap dia.
Dadang menimpali, kondisi petani memang sangat delimatis menghadapi situasi pandemi. “Makanya, kami senang ada bantuan dari pemerintah ini, dan berharap pandemi segera usai sehingga daya beli kembali menguat," ujarnya. Dengan bantuan senilai Rp 39,5 juta per kelompok tani dengan jumlah anggota 20 orang, Dadang menjelaskan komoditas jahe dipilih karena harganya sedang bagus. Bahkan, harga jahe melonjak selama pandemi permintaan tinggi tapi pasokan sedikit. “Harga jahe sedang mahal. Kami beli bibit jahe Rp 45.000 per kilogram. Untuk tanam jahe butuh bibit 300 kilogram untuk lahan setengah hektaran,” bebernya.
Pasokan pupuk
Selain membeli bibit dan biaya olah lahan, dana bantuan juga dibelanjakan untuk pupuk kandang dan pupuk pabrikan seperti TSP/SP36, urea/ZA dan KCl. “Pupuk urea ditaburkan bersamaan dengan pupuk kandang. Adapun dosis pupuk dasar tanaman jahe per hektare komposisinya pupuk kandang 20-30 ton, urea 200 kg, TSP/SP36 300 kg, dan KCl 300 kg. “Atau disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah,” beber Aris, anggota kelompok tani penerima bantuan JPS Covid-19.
Untuk pupuk kandang, Aris menuturkan, diambil dari kandang milik warga yang ternak domba Garut, sedangkan pupuk pabrikan dibeli dari agen PT Pupuk Kujang, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). Ketersediaan pupuk subsidi sempat menyulitkan petani, karena pasokan menipis. Untuk saat ini, pasokan pupuk sudah normal. “Karena ada kebijakan baru, kartu tani dan sistem zonasi yang membuat petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi,” ungkapnya.
Tak pelak, banyak petani yang harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harganya cukup mahal. Harganya, untuk pupuk urea Rp 5.500 per kg, sedangkan semacam Phonska Rp 7.500 per kg. Harga pupuk bersubsidi dipatok berdasarkan Permentan No. 01/2020 yang menggantikan aturan sebelumnya, yakni Permentan) No.47/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi.
Untuk pupuk urea Rp 1.800 per kg pada kemasan karung 50 kg yang dibeli kontan Rp 90.000, pupuk ZA Rp 1.400 per kg kemasan 50 kg seharga Rp 70.000. Pupuk SP-36 dibeli Rp 100.000 kemasan 50 kg (Rp 2.000 per kg), pupuk NPK Rp 115.000 kemasan 50 kg (Rp 2.300 per kg), pupuk organik Rp 20.000 kemasan 40 kg (Rp 500 per kg), serta NPK Formula Khusus Rp 150.000 kemasan 50 kg (Rp 3.000 per kg).
Atas dasar itu, Aris berharap, pemerintah terus membenahi tata niaga pupuk subdisi agar petani tidak dihadapkan dengan kelangkaan pupuk saat musim tanam tiba. Kini, masih banyak petani di Garut yang belum memiliki kartu tani. Akibatnya, mereka sering kesulitan ketika musim tanam tiba lantaran harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya lumayan mahal.
”Malah masih ditemukan juga petani yang tak punya lahan mendapat kartu tani, sedangkan petani yang jelas-jelas garap lahan tidak kebagian kartu tani. Tapi, yang penting pupuk ada, engak langka. Mahal pun pasti dibeli karena petani butuh pupuk. Ini mah harga udah melambung tapi pupuknya enggak ada, bikin marah petani aja,” protes Aris.
Sudrajat, Agen Pupuk Mustika Tani di Cibatu mengklaim, saat ini pasokan pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Kujang masih mencukupi. “Alhamdulillah, pasokan lancar,” akunya. Memang, beberapa waktu yang lalu, permintaan pupuk bersubsidi cukup tinggi sedangkan stok terbatas. Sebagian petani juga masih belum paham dengan skema kartu tani di awal-awal kebijakan tersebut diterapkan. Namun, lama-lama petani mengerti dan terbiasa dengan perubahan sistem distribusi dan penjualan lewat kartu tani. Sudrajat mebambahkan, penjualan Pupuk Kujang di kiosnya mencapai puluhan ton per bulan. “Kalau saat musim hujan seperti sekarang bisa habis 50 ton per bulan,” imbuhnya.
Untuk mengatasi persoalan rantai pasokan pupuk, Pupuk Kujang mengembangkan sistem closed loop, yakni sistem yang menyinergikan rantai nilai pertanian, mulai dari hulu sampai dengan hilir untuk menciptakan efisiensi yang berdaya saing dan berkeadilan. Pupuk Kujang mengembangkan program closed loop petani cabai di Garut, untuk menjaga ketersediaan pangan di tengah pandemi Covid-19.
Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Kujang Robert Sarjaka mengatakan, sebagai bentuk komitmen bersama, perusahaan ikut mengembangkan pilot project kemitraan closed loop di lahan 30.000 m2 di wilayah Garut. "Dalam pola kemitraan closed loop, petani bukan saja akan terhubung dengan perusahaan, bank, dan koperasi, tetapi juga dengan industri dan retail," katanya kepada media beberapa waktu yang lalu.
Selama ini, Pupuk Kujang sudah menjadikan Garut sebagai lokasi tidak hanya untuk pemasaran pupuk bersubsidi, tapi juga untuk pupuk nonsubsidi. Ke depan, closed loop ini akan diperluas ke wilayah lainnya yang memiliki pasar potensial, kelompok tani, dan juga luasan lahan. "Closed loop pertanian ini akan mengurai permasalahan supply chain yang muncul seperti produk melimpah dan langkanya produk pertanian," jelas dia.
Pupuk Kujang sebagai solusi agribisnis dalam closed loop pertanian ini berperan dalam pendampingan, mulai dari analisa tanah, aplikasi pemupukan, budi daya, dan pemasaran hasil panen. Program closed loop menjadi jembatan untuk petani dan pasar. Alhasil, suplai lebih maksimal sedangkan produk maupun harga menjadi stabil. Yang mana, kunci keberhasilan program tersebut adalah sinergi BUMN, pemerintah, swasta, dan kelompok tani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
