Reporter: Bidara Pink | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Tingkat ketimpangan ekonomi (gini rasio) Indonesia meningkat per September 2020. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rasio gini pada bulan September 2020 sebesar 0,385 atau naik dari 0,380 pada September 2019.
Meski ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh rasio gini meningkat, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengingatkan bahwa porsi tersebut masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan patokan yang ditetapkan oleh Bank Dunia (World Bank).
Sebelumnya, Bank dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori, yaitu ketimpangan “tinggi” jika persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah porsinya di bawah 12%.
Kemudian, ketimpangan “sedang” jika persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah porsinya di kisaran 12% hingga 17%, dan “rendah” jika di atas 17%.
Baca Juga: Tak hanya kerek angka kemiskinan, Covid-19 juga memperlebar jurang ketimpangan
Sementara itu, BPS mencatat porsi pengeluaran penduudk kelompok 40% terbawah di Indoensia adalah sebesar 17,93% atau berarti di atas 17%.
“Maka dari itu, berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, porsi tersebut termasuk rendah karena berada di atas 17%,” tegas Kepala BKF Febrio Kacaribu dalam keterangannya, Senin (15/2).
Seiring dengan meningkatnya rasio gini / ketimpangan ekonomi pada bulan September 2020, angka kemiskinan pada bulan tersebut berada di level 10,19% atau naik 0,97% poin. Hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun lalu membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.
Febrio masih pede pemerintah sudah berhasil menahan angka kemiskinan untuk tidak jatuh lebih dalam lagi. Hal ini juga berkaca pada simulasi Bank dunia yang mengatakan tanpa perlindungan sosial, angka kemiskinan Indonesia diperkirakan bisa mencapai 11,8%.
“Lalu ini berarti, program PEN di sepanjang 2020 mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru,” kata Febrio.
Intervensi kebijakan yang sudah digulirkan pemeirntah tidak hanya menyentuh kalangan miskin dan rentan, tetapi jug akelas menengah. Beberapa program yang sudah diberikan antara lain perluasan peneirma dan manfaat PKH dan kartu sembako, bantuan sembako Jabodetabek, bantuan sembako tunai, BLT dana desa, bantuan beras PKH, dan lain-lain.
Realisais sementara program perlindungan sosial untuk mendkuung konsumsi rumah tangga di sepanjang tahun 2020 tersebut juga telah mencapai Rp 220,39 triliun atau melampaui alokasi awal yang sebesar Rp 203,9 triliun.
Tak hanya itu, pemerintah juga sudah mendukung masyarakat miskin dan rentan melalui insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok UMKM agar tetap bertahan dari dampak pandemi.
Selanjutnya: Begini kata pengusaha soal wacana pajak progresif kepemilikan tanah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
