Reporter: Rika Panda | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menegaskan pihaknya akan terus meneguhkan komitmen dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Untuk itu, Djoko berharap sebagai bagian dari pelaksana pembangunan gedung dan infrastruktur di tanah air, lebih peduli terhadap isu-isu universal yang sedang dihadapi, seperti perubahan iklim dan pemanasan global.
"Untuk mewujudkan green building, kami juga telah bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). KLH sudah mengeluarkan syarat-syarat pembangunan gedung dengan konsep green building. Itu yang diharapkan agar semua kementerian mengikuti," kata Djoko, seusai acara Sosialisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Sektor PU, di Jakarta, Senin (16/4).
Menurut Djoko, faktor-faktor yan mempengaruhi emisi gas rumah kaca, yaitu penduduk, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi serta penggunaan energi. Dengan seiring meningkatnya faktor-faktor tersebut di masa mendatang, lanjut Djoko, maka menyebabkan tingginya peningkatan emisi gas rumah kaca di Indonesia.
Djoko menjelaskan, dari sektor bangunan dan infrastruktur, ternyata memberikan sumbangan emisi gas rumah kaca cukup besar seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan tersedianya prasaranan dan sarana yang memadai. Berdasarkan data European Commission, lanjut Djoko, bangunan gedung mengkonsumsi sekitar 30-40% energi primer di dunia serta menyumbangkan emisi gas rumah kaca di dunia sebesar 24%.
"Karena itu, upaya penghematan energi menjadi suatu keharusan dalam tahapan pembangunan gedung dan infrastruktur. Konsep-konsep ramah lingkungan, sepertinya infrastruktur hijau yang diarahkan untuk pembangunan berkelanjutan dan pada akhirnya berperan penting mengurangi emisi gas rumah kaca," katanya.
Djoko mengatakan, untuk melakukan penghematan energi dalam pembangunan dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yaitu, sejak tahap awal perencanaan, kemudian diaplikasikan dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan sampai dengan demolisi.
Misalnya, tambah Djoko, dalam pemilihan material yang digunakan dalam pembangunan gedung dan infrastruktur harus mempertimbangkan proses pengambilan material dari sumbernya. "Metode konstruksinya juga harus menjamin tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan dan meminimalisasi penggunaan energi, sehingga emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dapat ditekan," ujar Djoko.
Dengan langkah-langkah ini, pihaknya optimistis amanat dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), antara lain telah ditetapkan target penurunan emisi GRK di tahun 2020 sebesar 26%.
Untuk sektor PU, lanjut Djoko, melalui penanganan sampah dan limbah ditargetkan pengurangan emisi sekitar 48 juta ton CO2 bila menggunakan dana lokal, dan sebesar 78 juta ton CO2 bila dibantu dengan dana internasional.
Untuk itu, Djoko berharap semua pihak turut serta dalam tercapainya tujuan penurunan emisi. Namun Djoko menegaskan pihaknya tidak akan memberikan insentif apapun kepada stakeholder yang akan melakukan pembangunan baik bangunan maupun infrastruktur. “Sebenarnya hal itu tidak perlu insensif. Kalau sadar dunia itu sangat membutuhkan hal ini,” ujarnya.
Muslich Ramelan dari Asosiasi Pengelola Karbon Indonesia (APKI) menyambut baik keinginan Kementrerian PU yang berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor PU.
Menurut Musclich, banyak hal yang bisa dilakukan Kementerian PU untuk mencapai tujuan target pengurangan emisi sekitar 48 juta ton CO2. Contohnya, lanjut Muskluich, dalam proyek-proyek pembangunan jalan tol, Kementerian PU bisa mulai mengimplikasikan penggunaan lampu penerangan jalan yang menggunakan tenaga surya.
“Penurunan emisi juga akan besar jika hal ini dilakukan sungguh-sungguh. Tidak akan sulit jika konsisten dilaksanakan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
