Reporter: Agus Triyono | Editor: Rizki Caturini
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian BUMN menjawab kritik soal dominasi BUMN dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri, termasuk melimpahnya jumlah anak, cucu, cicit serta bidang usahanya. Rini Soemarno, Menteri BUMN mengatakan, masalah tersebut sudah terjadi lama bahkan sebelum dia menjadi menteri BUMN.
Lahirnya anak cucu BUMN tersebut tidak terjadi secara serampangan. Untuk subholding BUMN sektor rumah sakit misalnya, lahir karena operasi BUMN di daerah tidak didukung oleh keberadaan rumah sakit memadai.
"Seperti PT Semen Padang, mereka beraktifitas disana ternyata tidak ada rumah sakit yang memadai, akhirnya bangun," katanya, Kamis (5/10) malam.
Rini mengatakan, awal dia menjabat pun, dirinya sebenarnya tidak nyaman dengan kondisi tersebut. Rosan Roeslani, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam penutupan Rakornas Kadin pekan ini mengeluh kepada Presiden Jokowi. Salah satu keluhan menyangkut peran BUMN.
Kadin menilai peran BUMN yang dengan anak cucu serta cicitnya saat ini sudah 800 sudah terlalu jauh. BUMN dinilai sudah terlalu jauh berbisnis. Sebelum Rosan, kritik atas dominasi BUMN juga datang dari Luhut B Pandjaitan, Menko Kemaritiman.
Luhut bilang, sekarang, BUMN berikut anak sampai cucunya sudah 700. Jumlah tersebut kata Luhut tidak sehat bagi kegiatan ekonomi di dalam negeri.
Apalagi, anak cucu BUMN tersebut ada yang sampai merambah bisnis parkir. Atas kritik tersebut Rini bilang, sedang menkonsolidasikan dan melakukan standarisasi BUMN. "Standarisasi kualitasnya, makanya kita satukan dan ini yang disebut merger," katanya.
Sementara untuk langkah lain, pihaknya masih berhati- hati. Menurutnya banyak BUMN yang saat ini sudah menjadi perusahaan publik. "Sebesar 25% kapitalisasi pasar modal dari BUMN, oleh sebab itu harus dipikirkan kelanjutan bisnisnya. Karena pemegang saham pasti ingin perusahaannya berkembang dan beri keuntungan. Kalau tidak, tidak ada yang mau beli saham BUMN," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
