Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI) telah menyepakati asumsi makro ekonomi yang dituangkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.
Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi disepakati naik dari 5,1% dalam APBN 2017 menjadi 5,2%. Namun, bila melihat data terkini, misalnya hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, pertumbuhan dunia usaha pada kuartal ketiga tahun ini akan terbatas lantaran sejalan dengan berakhirnya faktor musiman Ramadan dan libur Idul Fitri. Selain itu, tekanan yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan bahwa pelemahan ekonomi domestik selama tiga tahun terakhir masih terasa hingga kini sehingga daya beli masyarakat lesu. Ditambah lagi, ada instruksi penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 16 triliun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna menjaga batas defisit.
Belum selesai, realisasi belanja modal semester pertama juga hanya tercatat sebesar Rp 47,5 triliun atau sekitar 24% dari target. Jika dihitung, realisasi belanja modal pada kuartal kedua hanya Rp 35,7 triliun atau hanya tumbuh 4,39% YoY.
Maka untuk jaga momentum pertumbuhan ekonomi di sisa waktunya, Sri Mulyani mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mesin pertumbuhan ekonomi sepenuhnya mengandalkan APBN. Ia mengatakan, ada tiga mesin utama untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai positif di atas 5% pada kuartal IV 2016 agar bisa terjaga di tahun ini.
Mesin pertama menurut dia adalah dari konsumsi masyarakat yang hampir 59% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, dari investasi yang besarnya lebih dari 20% dari PDB. Ketiga, dari ekspor yang menunjukkan tren positif dengan rebound yang besar pada kuartal 1 tahun ini yang tumbuh 8,6%. “Kalau mesin-mesin ini berjalan baik, maka bisa ekonomi bisa terdorong,” katanya di Gedung DPR, Selasa (11/7).
Ia melanjutkan, dari pemerintah sendiri telah menyusun RAPBNP 2017 yang menggambarkan keinginan untuk akselerasi belanja pemerintah yang digunakan untuk hal-hal prioritas dan produktif. Sri Mulyani menjelaskan, dalam APBNP 2017 ini akan menampung penambahan anggaran pengadaan tanah dan dana persiapan Asian Games.
“Itu semua adalah investasi dalam bentuk belanja modal yang diharapkan juga bisa menambah kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar dia.
Soal beberapa Kementerian/Lembaga yang anggarannya dipotong pun, menurut Sri Mulyani sebetulnya pemerintah justru pertahankan belanja modal di K/L tertentu, seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian.
“Itu justru kami pertahankan dan naikkan. Diharapkan bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi karena multiplier effect-nya besar dari pada bentuknya belanja barang dan pegawai. Itu yang kami lakukan sebagai strateginya,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
