Reporter: Abdul Basith Bardan | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengejar target vaksinasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Jokowi meminta agar vaksinasi untuk virus corona (Covid-19) bisa rampung sebelum satu tahun.
Hal itu lebih cepat dibandingkan perkiraan sebelumnya yakni 15 bulan. "Presiden memberikan tantangan apakah bisa dipercepat sehingga bisa selesai dalam waktu 12 bulan, kami akan berusaha keras," ujar Budi saat konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (6/1).
Target vaksinasi yang akan diberikan sebanyak 181 juta penduduk. Saat ini distribusi vaksin telah dilakukan ke 34 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Rekomendasi IDAI, berikut jadwal terbaru dan jenis imunisasi untuk anak
Vaksin produksi Sinovac itu didistribusikan bersamaan dengan menunggu proses pemberian izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA). Saat ini proses tersebut masih dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Budi juga berharap pendaftaran calon penerima vaksinasi terus dilakukan melalui sistem P-Care BPJS Kesehatan. Hal itu perlu untuk dilakukan oleh seluruh Puskesmas, klinik, dan rumah sakit. "Karena kalau belum mendaftarkan, akan sulit bagi mereka untuk bisa melayani vaksinasi ini," terang Budi.
Setelah mendapatkan EUA dari BPOM, pemerintah akan melalukan vaksinasi kepada tenaga kesehatan. Total terdapat 1,6 juta tenaga kesehatan yang menjadi prioritas vaksinasi.
Vaksinasi kepada tenaga kesehatan diharapkan rampung paling lambat pada Februari. Selanjutnya akan dilakukan kepada 17,4 juta tenaga layanan publik dan 21,5 juta rakyat dengan usia lanjut. "Kami harapkan bisa kita mulai di bulan Maret atau April tahun ini juga," jelas Budi.
Baca Juga: Penerimaan pajak tekor Rp 128,8 triliun di tahun 2020, ini penjelasan Sri Mulyani
Sebelumnya Indonesia mengklaim telah mengamankan 329,5 juta dosis vaksin Covid-19. Vaksin tersebut didapat dari sejumlah produsen seperti Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Pfizer serta satu sumber kerja sama internasional melalui GAVI.
Selanjutnya: Penerimaan pajak tekor Rp 128,8 triliun di tahun 2020, ini penjelasan Sri Mulyani
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
