Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai asumsi makro yang telah disepakati oleh pemerintah dan Komisi XI DPR, realistis. Pemerintah dan Banggar pun langsung menyetujui asumsi makro rancangan pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2017 yang akan dibacakan dalam nota keuangan pertengahan Agustus mendatang.
Untuk nota keuangan, disepakati target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%-5,6%, inflasi 3%-5%, dan nilai tukar rupiah Rp 13.300-Rp 13.600 per dollar Amerika Serikat (AS). Pemerintah dan Banggar juga menyepakati target pengangguran terbuka 5,1%-5,4% dan target kemiskinan 9,5%-10,5%.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, tahun ini investasi swasta belum tumbuh cepat. Namun ke depan pemerintah memperkirakan likuiditas akan lebih longgar dan suku bunga akan turun sebagai dampak dari kebijakan Tax Amnesty. Hal tersebut akan menyebabkan investasi meningkat.
"Ini jadi optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dari tahun ini. Akan tetapi batas bawah, agar lebih realistis dan kredible," kata Suahasil dalam rapat panitia kerja (Panja) dengan Banggar DPR, Senin (19/7).
Sementara itu, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan yang dapat memangkas jalur distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut dapat menurunkan harga sehingga inflasi tetap terkendali.
Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, kisaran pertumbuhan ekonomi tahun depan tersebut bisa didorong oleh peningkatan belanja modal yang juga berasal dari uang tebusan yang diterima oleh pemerintah dari Tax Amnesty. Semakin besar alokasi belanja modal kata Perry, pertumbuhan ekonomi akan cenderung ke atas.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tahun depan juga didorong oleh seberapa jauh hasil repatriasi bisa mendorong investasi swasta. Dana-dana repatriasi Tax Amnesty lanjut dia, tak hanya masuk ke sektor keuangan, tetapi juga untuk membiayai infrastruktur, penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan investasi lain.
"Perkiraan kami 5,4% berdasarkan belanja modal yang besar dan repatriasi ini bisa dimanfaatkan. Asumsi repatriasi kami memang lebih kecil dan lebih konservatif, Rp 500-Rp 600 triliun untuk repatriasi maka pertumbuhan bisa 5,4%," tambah Perry.
Sementara itu, perkiraan kisaran rata-rata kurs rupiah tahun depan menguat dibanding tahun ini dipengaruhi oleh aliran dana yang masuk dari Tax Amnesty, kenaikan suku bunga The Fed yang tidak agresif karena adanya Brexit, dan defisit transaksi berjalan yang membaik.
"Terkait dengan kurs yang menguat akan mendorong inflasi lebih rendah khususnya terkait barang impor," katanya.
Sementara itu, target tingkat kemiskinan sebesar 9,5%-10,5% dalam nota keuangan 2017, lebih tinggi dari target tahun ini yakni 9%-10%. Deputi Bidang kependudukan dan Ketenagakerjaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rahma Iryanti mengatakan, sasaran yang lebih pesimis tersebut lantaran adanya kenaikan inflasi.
Pihaknya memperkirakan, peningkatan inflasi tersebut akan turut meningkatkan kemiskinan. Tahun ini saja, realisasi tingkat kemiskinan diperkirakan sebesar 10%-10,6%, meleset dari target dalam APBN-P 2016.
Wakil Ketua Banggar dari PAN Jamaluddin Jafar mengingatkan agar pemerintah tidak memasukan potensi penerimaan dari Tax Amnesty dalam RAPBN tahun depan. Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam proses sehingga belum bisa dijadikan sebagai dasar yang pasti dalam penetapan anggaran.
Asumsi makro yang disepakati Pemerintah dan Banggar untuk RAPBN 2017:
- Pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,6% (APBN-P 2016 5,2%)
- Inflasi 3%-5% (APBN-P 2016 4%)
- Nilai tukar rupiah Rp 13.300-Rp 13.600 per dollar AS (APBN-P 2016 Rp 13.500 per dollar AS)
- Target pengangguran terbuka 5,1%-5,4% (APBN-P 5,2%-5,5%; proyeksi 5,4%-5,7%)
- Target kemiskinan 9,5%-10,5% (APBN-P 9%-10%; 10%-10,6%)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
