Reporter: Lamgiat Siringoringo | Editor: Lamgiat Siringoringo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 yang membatasi pergerakan masyarakat membuat banyak institusi bergerak melakukan pelayanan digital. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa memberikan pelayanan masyarakat secara digital.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pun mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi. Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
“Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai berbagai pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya yang dapat menghemat signifikan per tahun. Potensi penghematan ini adalah konsolidasi 2700 aplikasi instansi pemerintah yang dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan 2,7 trilyun per tahun, dan penghematan pengembangan aplikasi pemda yang dapat mencapai 12 trilyun rupiah,” ujar Menteri Suharso dalam Diskusi Kebijakan “Urgensi Transformasi Digital Pemerintahan untuk Merespons Pandmi dan Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan Knowledge Sector Initiative (KSI) bekerjasama dengan Katadata, Rabu (3/2).
Pemerintah juga mendorong pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.
Mengutip data McKinsey 2020 44 persen responden menyatakan beralih dari konsultasi tatap muka ke konsultasi daring. Selain itu, kunjungan ke aplikasi telemedis juga melonjak sebesar 600 persen selama pandemi.
Satgas penanganan Covid-19 juga memanfaatkan transformasi digital dalam menangani pandemi ini. Salah satunya dengan meluncurkan aplikasi digital. Aplikasi bernama Sistem Bersatu Lawan Covid-19 (BLC) Monitoring Perubahan Perilaku ini menghasilkan data real time, terintegrasi, sistematis, dengan melibatkan koordinasi antar dan lintas sektor.
“Satu data harusnya bisa meningkatkan ketahanan masyarakat agar bisa keluar dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Presiden telah menyampaikan pentingnya integrasi data nasional, dan tidak hanya kumpulkan data, harus dengan definisi yang sama dan satu sistem, sehingga bisa langsung dibaca semua pihak dan dianalisis. Analisis ini akan dijadikan pengambilan keputusan. Transformasi digital data harus dilakukan bertahap, cuma belum sampai ke situ,” kata Juru BIcara Penanganan Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito.
Transformasi digital pemerintahan juga berperan untuk mendukung proses koordinasi dan sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.
