Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) masih marak di Tanah Air. Indonesia masih jadi sasaran menggiurkan bagi para pengedar narkoba dari dalam dan luar negeri.
Berdasarkan data penanganan kasus Badan Narkotika Nasional (BNN), sepanjang tahun 2010-2017 Indonesia laporan kasus narkotik (LKN) sebanyak 144. Dari jumlah itu aparat menangkap 154 orang tersangka. Selain itu, ada Rp 673,36 miliar aset yang disita negara.
Awal tahun 2018 saja, aparat penegak hukum gabungan menanngkap sejumlah kapal penyelundupan barang haram itu. Sebut saja, pada Selasa (20/1), tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya mencegah penyelundupan sabu-sabu seberat 1,6 ton yang masuk ke perairan Indonesia melalui perairan Kepulauan Riau.
BNN juga menciduk tersangka pencucian uang hasil peredaran narkoba sebesar Rp 6,4 triliun.
Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional (BNN) Irjen Arman Depari menyatakan TPPU dengan tiga tersangka itu merupakan jaringan bandar narkoba yang dilakukan Togiman.
Selain itu, kasus narkoba yang tengah BNN selidiki kata Arman, masih berkaitan dengan jaringan Poly Candra dan Fredy Budiman.
"Ini memang sindikat kita menemukan jejak transfer dari sindikat yang lama masih tekait dengan kasus yang kita tangani sekarang," ujar Arman, Rabu (28/2).
Direktur Tipideksus Bareskrim, Brigjen Pol Agung Setya, di Mabes Polri, mengatakan pihaknya saat ini tengah menyelidiki dugaan TPPU dalam jaringan narkoba dengan menggunakan modus transaksi impor palsu. Tapi dia masih enggan membeberkan hal tersebut secara detail.
"Ada yang lebih besar, tapi kami tidak bisa menyampaikan lebih jauh karena ini masih diselidiki dan dikembangkan Mabes Polri,"ujar dia.
Koordinator Indonesia Narcotic Watch (INW) Josmar Naibaho, bilang aparat penegak hukum harus memperketat pengawasan jaringan narkoba. Wilayah perbatasan laut di Tanah Air masih menjadi jalur favorit para pengedar untuk memasukkan narkoba.
Tapi, selain itu pemerintah juga harus memperkuat pengawasan transaksi keuangan agar mempersempit arus dana barang haram itu. Kerjasama PPATK, Bea Cukai, BNN dan perbankan harus diperkuat.
"Karena selama ini upaya pencegahan masuknya narkoba dan pencucian uang dari pemerintah memang masih lemah. Pengawasan tidak boleh lagi biasa, tapi butuh komitmen luar biasa, jika perlu kita mencontoh Filipina,"pungkas Josmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
