Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Keinginan pemerintah untuk meningkatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik terganjal. Ganjalan salah satunya datang dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Agus Prabowo, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatakan, keberadaan uu tersebut membuat vendor enggan memasukkan barang dan jasa mereka ke katalog elektronik pemerintah. Keengganan ini disebabkan oleh pola pembayaran dengan uang pemerintah yang baru bisa diterima setelah barang diberikan.
Akibat keengganan ini, jumlah item barang dan jasa dalam katalog elektronik pemerintah saat baru mencapai 62 ribu item. Padahal Presiden Jokowi inginnya item dalam e- katalog bisa ditingkatkan sampai satu juta.
"Ini sulit, karakter e-commerce kan bayar dulu, tapi prinsip dalam UU Keuangan Negara, uang baru bisa digunakan setelah manfaat diterima pada tidak mau vendor masuk," katanya.
Agus mengatakan, sebenarnya, pihaknya telah memberikan masukan kepada pemerintah mengenai ganjalan tersebut. Pihaknya juga sudah mengusulkan antisipasi terhadap risiko bila nanti barang atau jasa yang dibeli pemerintah dengan e-katalog tidak sesuai harapan, dengan memberikan hukuman kepada vendor baik mengembalikan uang pembelian atau memasukkan mereka ke daftar hitam vendor yang memiliki rekam jejak buruk.
Tapi, sampai saat ini usulan tersebut belum mendapatkan lampu hijau. "Khususnya dari Keuangan, karena prinsip pengelolaan keuangan negara tadi," katanya.
Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, walau belum mempelajari detail usulan LKPP tersebut, pemerintah memandang, pola pengadaan barang jasa pemerintah memang perlu perbaikan. "Itu kami pikirkan, apakah itu dengan memberikan diskresi ke pihak yang mau beli barang atau yang lain," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
