kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45997,15   3,55   0.36%
  • EMAS1.199.000 0,50%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Fraksi di DPR masih terbelah soal tarif listrik


Jumat, 14 September 2012 / 07:32 WIB
Fraksi di DPR masih terbelah soal tarif listrik
ILUSTRASI. Dana kelolaan reksadana global per Juni, termasuk reksadana offshore, mencapai Rp 16,05 triliun. KONTAN/Muradi/2019/09/17


Reporter: Fahriyadi, Arif Wicaksono | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terbelah dalam merespons usulan pemerintah yang bakal menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% mulai Januari 2013.

Meski belum resmi menyatakan sikapnya, sejumlah fraksi sudah menyatakan dukungan dan penolakan terhadap rencana pemerintah tersebut. Ada pula fraksi yang belum menentukan sikap dengan alasan masih dalam pembahasan.

Komisi VII DPR rencananya akan mengambil keputusan soal tarif listrik ini, Senin pekan depan (17/9). Sejauh ini, sejumlah fraksi besar sudah terang-terangan menyatakan dukungan bagi pemerintah untuk menaikkan tarif listrik.

Dito Ganinduto, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) memastikan, fraksinya akan mendukung kenaikan TDL itu. Sebab, rencana kenaikan harga listrik itu berlaku untuk golongan yang memiliki voltase mulai 1.300 volt ampere (VA) ke atas, dan bukan bagi rumah tangga kecil.

Selain itu, tanpa kenaikan TDL, subsidi listrik tahun depan akan menggelembung. Di RAPBN 2013, subsidi listrik direncanakan sebesar Rp 80,9 triliun. Tapi, kalau TDL batal naik, subsidi bisa membengkak hingga Rp 93 triliun.

"Menaikkan TDL berarti mengurangi beban anggaran subsidi listrik," katanya, Kamis (13/9). Nah, penghematan subsidi setrum itu bisa dialokasikan untuk bujet sektor infrastruktur.

Fraksi Partai Demokrat (FPD) juga jelas memberi restu pemerintah untuk mengerek tarif listrik. "Masyarakat lebih baik membayar harga TDL sedikit lebih tinggi tapi dapat pelayanan yang lebih baik," jelas Sutan Bhatoegana, Ketua Komisi VII DPR.

Sementara, sikap Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) masih mengambang. Alimin Abdullah, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PAN bilang, fraksinya masih menunggu penjelasan lebih detail dari pemerintah soal kenaikan tarif listrik.

Hanya saja, Alimin berpendapat, pemerintah tak perlu buru-buru menaikkan harga setrum sebesar 15% tahun depan dan sebaiknya memperbaiki efisiensi di tubuh PLN. "Subsidi listrik tiap tahun naik, tapi kinerja PLN tak meningkat signifikan," tegasnya.

Pun sikap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) sama dengan FPAN. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB menuturkan, partainya sedang mendalami usulan kenaikan TDL sebesar 15%. "Keputusannya seperti apa, sepenuhnya saya serahkan kepada fraksi," ujarnya.

Adapun, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejauh ini masih menolak rencana kenaikan TDL. Achmad Farial, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PPP bilang, tak ada alasan kuat tarif listrik harus naik. "Ada penambahan subsidi listrik untuk tahun depan, lalu kenapa TDL harus dinaikkan?" tandasnya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) juga tak setuju tarif listrik naik. Dewi Aryani, anggota Komisi VII DPR dari FPDIP menyatakan, menaikkan tarif listrik harus jadi opsi terakhir setelah efisiensi di tubuh PLN dijalankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×