Reporter: Tane Hadiyantono | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komponen partisipasi publik menjadi salah satu indikator keterbukaan anggaran pemerintah. Menurut survei Open Budget Survey terbaru, untuk tahun 2017 Indonesia mendapatkan skor 22 pada kategori partisipasi publik.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenti Nurhidayat menjelaskan, skor Indonesia pada partisipasi publik di skor 22 setara dengan Malaysia dan di bawah Filipina yang menyabet posisi tertinggi regional dengan skor 41.
"Kami menilai, diperlukan langkah proaktif untuk mendorong publik lebih merasa dilibatkan, kalau perlu Pemerintah harus melakukan langkah jemput bola untuk meningkatkan partisipasi ini," jelas Yenti, Selasa (24/4).
Asal tahu, Open Survey Budget merupakan survei global yang dilakukan pada 115 negara per dua tahun yang diselenggarakan oleh International Budget Partnership (IBP).
Untuk kinerja tahun 2017, Transparansi laporan anggaran kementerian keuangan Indonesia mendapatkan nilai 64 yang mana naik signifikan dari skor tahun 2015 di 59.
Namun, sama seperti penilaian dua tahun lalu, Indonesia masih terkendala pada partisipasi publik. Yenti mencontohkan mekanisme kritik pada RAPBN Indonesia masih tidak melibatkan masyarakat dan rentang waktu pengumuman dan pengesahan relatif sangat pendek.
"RAPBN selama ini dianggap cukup dengan DPR, padahal masih bisa diberikan ke masyarakat lagi agar bisa mengkritisi program mana saja yang belum tepat," jelas Yenti.
Namun di sisi lain, Wawan Sunarjo, Kepala Subdirektorat Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN Kementerian Keuangan-RI berpendapat lain. Di satu sisi, keterbukaan akses kritik masyarakat memang penting, namun skema penyampaiannya harus dibuat dengan cermat.
"Typical nya kalau kita buka secara keseluruhan, bisa terjadi gado-gado dimana usulan diberikan tanpa filter. Masyarakat sebelumnya harus tahu ini kewenangan siapa saja," tukas Wawan.
Tapi Wawan mengatakan pihaknya bakal tetap mengupayakan adanya workshop atau pendekatan khusus dari Kementerian Keuangan untuk menjangkau masukan-masukan masyarakat.
Skemanya kemungkinan besar tidak berupa masukan individual, melainkan masukan yang sudah dikumpulkan dalam kelompok tertentu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
