Reporter: Ratih Waseso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Executive Director Institute Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menuturkan, terkait anggaran vaksinasi pastinya sudah disiapkan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Namun ada kemungkinan anggaran tersebut masih belum mencukupi.
Oleh karenanya perlu ada beberapa sumber anggaran dari program vaksinasi, diantaranya realokasi dari kementerian/lembaga (K/L) yang dinilai belum maksimal penyerapannya pada 2020. Tauhid menyebut misalnya realokasi anggaran dapat dilakukan dari K/L sektor infrastruktur, perhubungan, pertahanan dan keamanan.
Kementerian atau Lembaga yang pencapaian dan penyerapan anggaran pada 2020 masih di bawah 90%, dapat direalokasikan untuk program vaksinasi mendatang. Kemudian pilihan lain pemerintah dapat menambah defisit anggaran untuk realokasi vaksinasi, namun Tauhid menyebut pemerintah diketahui berkomitmen untuk menurunkan defisit maka realokasi dari K/L dinilai jadi pilihan yang pas.
Baca Juga: Tunggu UEA dari BPOM, Presiden Jokowi siap divaksin pada Rabu (13/1) pekan depan
"Misal Kementerian PUPR, itu Rp 75 triliun hampir Rp 140 triliun dua kali lipat padahal penyerapan anggarannya belum seluruhnya bisa berjalan masih di bawah 95% apalagi di tahun 2021 besar sekali. Saya kira kementerian PUPR itu bisa jadi sumber yang bisa direalokasikan," kata Tauhid kepada Kontan.co.id pada Selasa (5/1).
Adapun terkait kemungkinan program vaksinasi dilakukan dengan skema subsidi parsial, Tauhid tidak menyetujui. Vaksin disebut menjadi kewajiban pemerintah yang harus diberikan ke masyarakat secara gratis.
Hal tersebut tentu berdasarkan agar efektivitas program vaksinasi dapat berjalan maksimal. Kemudian jika vaksin berbayar juga membuat potensi adanya komersialisasi vaksin di pasar gelap.
"Katakan sebagian akhirnya ada yang membeli sebagian tidak karena mahal atau karena aksesnya tempat jauh, akhirnya masyarakat yang tidak mendapat vaksin masih OTG dan berpeluang menjadi penyebaran baru ini bahaya. Vaksin itu kewajiban pemerintah yang diberikan secara gratis seperti vaksin polio dan lainnya," jelas Tauhid.
Baca Juga: Presiden: Vaksin virus corona (COVID-19) telah didistribusikan ke daerah
Senada dengan Tauhid, Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati menyebut, realokasi anggaran vaksin bisa dilakukan dari anggaran yang tidak mendesak. Enny mengatakan realokasi misalnya bisa dilakukan dari sektor pertahanan dan keamanan yang dinilai mendapatkan alokasi anggaran cukup besar di 2021.
"Sekarang panglimanya kesehatan, anggaran yang katakanlah tidak terlalu mendesak bisa lakukan refocusing," kata Enny.
Selain itu, Enny menambahkan jika seluruh penduduk direncanakan mendapatkan vaksin secara cuma-cuma maka dipastikan anggarannya yang diperlukan tentu akan besar. Maka pemerintah juga harus transparan dan akuntabel terkait anggaran dari program vaksinasi.
Selanjutnya: Asosiasi rumah sakit swasta siap dukung program vaksinasi corona
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
