Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kekhawatiran akan tergerusnya independensi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah hadirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Sektor Keuangan, masih sering digaungkan banyak pihak.
Salah satunya, anggota komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Misbakhun. Ia masih mengkhawatirkan adanya usulan pembentukan Dewan Moneter.
Menurutnya, ini bisa menggerus independensi dan mengintervensi kewenangan bank sentral dalam menentukan kebijakan moneter.
Padahal, independensi adalah hal yang krusial karena salah satu tolok ukur kepercayaan dunia internasional pada suatu negara adalah independensi bank sentralnya.
“Ini hal yang serius dan perlu sekali kita perhatikan. Jangan sampai independensi BI terganggu. Makanya makna ini harus diterjemahkan dalam RUU secara konkrit,” ujar Misbakhun, Selasa (30/3) via video conference.
Baca Juga: Ekonom senior Indef nilai penyelamatan bank sakit oleh LPS perlu dilakukan permanen
Misbakhun menekankan, jangan sampai kewenangan BI terpusat atau bahkan di bawah salah satu otoritas, atau dalam hal ini otoritas fiskal. Kalau tidak, maka ini akan kembali pada masa sebelum reformasi.
Harus tetap ada batasan yang jelas akan kewenangan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sedangkan otoritas fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Ia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan teliti dan hati-hati setiap kebijakan ini, bersama dengan anggota wakil rakyat yang lain. Karena ia pun tak mau wewenang BI dan OJK dilemahkan oleh kebijakan yang menjadi seolah terpusat.
Selanjutnya: Saksi ahli beberkan fakta baru di sidang lanjutan AISA
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
