YLBHI Desak DPR Segera Bentuk UU Penyadapan

Senin, 09 November 2026 / 12:04 WIB

ILUSTRASI. Bareskrim tetapkan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Reporter: Aura Putri | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah dan Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) segera membentuk Undang-Undang (UU) Penyadapan.

Desakan ini muncul usai mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden, pejabat negara hingga pengusaha yang dilakukan oleh sejumlah aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

YLBHI menyebut, perkara ini memperlihatkan urgensi pembentukan UU Penyadapan yang berlandaskan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Negara wajib menjamin bahwa seluruh korban memperoleh perlindungan dan pemulihan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak atas privasi yang dimiliki setiap orang," tulis YLBHI dikutip dari keterangan resminya, Senin (9/11/2026).

YLBHI menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa pengaturan tata cara penyadapan harus dilakukan melalui undang-undang karena menyangkut pembatasan hak privasi. Bukan membiarkan regulasi tanpa mekanisme yang jelas sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru.

Baca Juga: Polri Dalami Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Hal ini penting dilakukan sebagai bentuk kepatuhan dalam menjalankan Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang diputus 24 Februari 2011 dengan amar putusan pada intinya menyatakan bahwa Pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

"Inkonstitusionalitas terhadap regulasi penyadapan tersebut berakar pada regulasi penyadapan diatur melalui Peraturan Pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip-prinsip HAM yang diakui secara konstitusional, yaitu legalitas, kebutuhan yang mendesak (necessity), tujuan yang sah (legitimate aim), proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif," tulis YLBHI.

Oleh karena itu, YLBHI menyarankan UU Penyadapan harus menetapkan tujuan yang terbatas, dasar dan alasan individual yang dapat diuji, otorisasi independen, batas waktu, perlindungan komunikasi rahasia, pengawasan penggunaan hasil, serta hak korban atas pemulihan. Keadaan darurat harus dirumuskan secara sempit dan tetap tunduk pada pemeriksaan independen.

Baca Juga: Kasus Penyadapan Presiden Jadi Momentum Pemerintah Perketat Regulasi

Adapun aturan wajib mencakup isi komunikasi, metadata, akses perangkat, dan teknologi pengawasan lain agar perlindungan tidak dapat dihindari hanya dengan mengganti nama atau metode operasi. Setiap akses harus tercatat dalam sistem audit yang terlindungi dari manipulasi. Penyalahgunaan harus disertai sanksi yang efektif.

"Bagaimana mungkin HAM dan akuntabilitas serta mekanisme pengawasan bisa ditegakkan jika regulasi penyadapan dibuat sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru tidak merumuskan hal yang detail," katanya.

Terlebih, YLBHI bilang penggunaan mekanisme penyadapan dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak sinkron dengan perkembangan hukum dan mandat Putusan MK.

"Oleh sebab itu, penting bagi Presiden dan DPR RI untuk segera merumuskan dan membahas RUU Penyadapan sebagaimana perintah yang termaktub dalam Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News