Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 kepada DPR RI.
KEM-PPKF menjadi gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sri Mulyani menyampaikan, imbal hasil surat berharga negara atau yield SBN tenor 10 tahun pada tahun depan berada pada kisaran 6,9% hingga 7,3%.
Asal tahu saja, target ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yield SBN tenor 10 tahun pada tahun ini yang berada pada kisaran 6,7%. Dengan begitu, pemerintahan baru akan membayar utang lebih besar lantaran beban bunga utang yang berpotensi membengkak.
Baca Juga: Simak Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 yang Jadi Modal Kerja Prabowo-Gibran
"Dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, yield SBN tenor 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9% hingga 7,3%," kata Sri Mulyani di DPR RI, Senin (20/5).
Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip memperkirakan, yield SBN memang diperkirakan akan mengalami kenaikan sekitar 7%.
Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah melihat tekanan terhadap suku bunga global yang masih cukup tinggi seiring dengan suku bunga The Fed yang diperkirakan belum beranjak turun hingga akhir tahun ini.
Menurutnya, tertundanya penurunan suku bunga The Fed tentunya akan memperlambat penurunan suku bunga pada instrumen fixed income termasuk SBN.
"Proyeksi suku bunga SBN di level 7 persenan memperlihatkan relasi yang kuat dengan nilai tukar Rupiah yang memang akan sulit kembali ke level Rp 15.000," ujar Surnasip kepada Kontan.co.id, Senin (20/5).
Sunarsip berpendapat, suku bunga perlu dijaga pada level yang kompetitif untuk menjaga investor portofolio bertahan di pasar keuangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar dan pasar keuangan.
Baca Juga: Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,5% pada 2025
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Yusuf Rendy Manilet menambahkan, tingginya imbal hasil SBN menandakan bahwa masih tingginya suku bunga acuan baik di global maupun domestik.
"Itu masih berlanjut sampai dengan tahun depan sehingga ongkos pembiayaan di sisi fiskal menjadi lebih mahal," kata Yusuf.
Menurut Yusuf, masih relatif tingginya ongkos pendanaan di tahun depan bisa menjadi salah satu indikasi awal pemerintah terutama di periode transisi untuk menyusun anggaran belanja yang tidak membebani fiskal terutama dalam jangka menengah hingga panjang.
"Beban dalam konteks di atas sebenarnya lebih kepada bagaimana konsekuensi yang bisa muncul ketika pemerintah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif terutama dalam penambahan beban belanja bunga utang dan peningkatan rasio utang dalam jangka menengah-panjang," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
