kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.755   0,00   0,00%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Warga Negara Asing Boleh Memiliki Rusun Komersial


Rabu, 09 Juni 2010 / 12:01 WIB
Warga Negara Asing Boleh Memiliki Rusun Komersial


Reporter: Teddy Gumilar | Editor: Tri Adi

JAKARTA. Warga negara asing tidak hanya boleh memiliki rumah dan apartemen saja, melainkan juga rumah susun alias rusun. Cuma, mereka cuma bisa menguasai rusun jenis komersial saja.

Aturan main kepemilikan asing ini termaktub dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Tentunya, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi warga negara lain sebelum membeli rusun.

Wakil Ketua Komisi Perumahan (V) Mulyadi bilang, ketentuan kepemilikan asing tersebut mengacu pada UU Pokok Agraria, yakni asing hanya boleh memiliki unit rusun saja. "Dia hanya memiliki unit saja, tanahnya tidak," ujarnya, Selasa (8/6).
Begitu juga dengan jangka waktu kepemilikan mengikuti aturan dalam UU Pokok Agraria, yaitu asing hanya boleh memiliki hak pakai selama 25 tahun. Tapi, itu dapat diperpanjang berturut-turut sampai 20 tahun dan 25 tahun.

Cuma, Mulyadi mengatakan, ada batasan harga minimal rusun komersial yang boleh dibeli oleh asing. Nantinya, ketentuan ini akan diatur lebih detil dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai produk turunan UU Rusun.

Mulyadi bilang, kepemilikan asing atas unit rusun komersial bisa dialihkan atau dipindahtangankan sebelum habis masa hak pakainya. DPR bakal mengadopsi konsep pengalihan yang berlaku di Australia. Di Negeri Kanguru itu, properti milik asing tidak boleh dijual ke warga asing, tetapi mesti dilego ke warga negara Australia. "Detailnya diatur dalam PP," katanya.

Catatan saja, revisi UU Rusun akan membagi hunian jangkung ini dalam tiga kategori. Pertama, rusun komersial untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Rusun ini dapat diperjualbelikan sebagai barang komoditas dengan harga mengikuti mekanisme pasar.

Kedua, rusun umum atau publik yang pembangunannya mendapat fasilitas kemudahan dan bantuan pemerintah. Dengan begitu, harga jualnya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Rusun ini boleh dialihkan dengan syarat, misalnya, setelah lima tahun.

Ketiga, rusun khusus untuk tempat tinggal sementara. Contohnya, rumah singgah, rusun sewa, dan rusun bebas sewa seperti asrama mahasiswa atau pegawai negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×