CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Wapres minta pelayanan publik tetap optimal di tengah pandemi


Senin, 29 Juni 2020 / 20:52 WIB
Wapres minta pelayanan publik tetap optimal di tengah pandemi
ILUSTRASI. Wapres Maruf Amin


Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pelayanan publik di tengah pandemi Covid-19 tetap optimal.

Menurut Ma'ruf, keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pun harus didukung oleh profesionalisme aparatur yang diwujudkan melalui sistem manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baik.

"Oleh Karena itu, perlu dirumuskan bagaimana formulasi tata kelola ASN yang profesional itu,” ujar Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Senin (29/6).

Baca Juga: Wapres: Narkotika dan Covid-19 musuh bersama yang harus dihindari

Dia mengatakan, sejak awal pandemi Covid-19, ASN sudah dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi agar tetap dapat berkinerja optimal, diantaranya dengan menerapkan Work From Home serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Namun, pemanfaatan teknologi informasi dalam mengoptimalkan pelayanan publik juga membutuhkan SDM yang unggul.

“Membentuk ASN yang unggul dan paripurna selain profesional juga harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, akuntabel, anti korupsi, dan sikap mental wawasan kebangsaan yang luas. Hal ini untuk memperkuat posisi ASN sebagai role model  masyarakat, agen perubahan, dan penjaga NKRI,” tutur Ma'aruf,

Ma'ruf juga menambahkan, standarisasi pelayanan publik dalam memasuki tatanan normal baru, penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselonisasi juga harus segera diselesaikan.

Baca Juga: Fahri Hamzah: Jokowi perlu nasihat agama, harusnya Maruf Amin dijadikan penasihat

Untuk itu, selain diperlukan penyamaan persepsi antara pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait penyederhanaan tersebut, diperlukan juga penyelesaian regulasinya sebagai payung hukum.

“Rapat KPRBN hari ini akan ditentukan langkah-langkah percepatan reformasi birokrasi pada jangka pendek dan jangka menengah. Saya juga ingin dapat memperoleh gambaran tentang sumbatan-sumbatan yang masih ada, dimana saja dan bagaimana solusinya supaya tidak ada lagi sumbatan-sumbatan. Sehingga, pelayanan oleh birokrasi yaitu pelayanan publik bisa berjalan dengan optimal,” kata Ma'ruf. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×