kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.606.000   -27.000   -1,03%
  • USD/IDR 17.940   -67,00   -0,37%
  • IDX 6.176   67,33   1,10%
  • KOMPAS100 814   12,72   1,59%
  • LQ45 622   13,33   2,19%
  • ISSI 212   0,39   0,18%
  • IDX30 351   8,04   2,34%
  • IDXHIDIV20 438   9,47   2,21%
  • IDX80 93   1,54   1,68%
  • IDXV30 117   0,44   0,38%
  • IDXQ30 113   2,94   2,65%

Wapres: Distribusi tertutup elpiji 3 kg rumit


Rabu, 25 Maret 2015 / 12:50 WIB
ILUSTRASI. Mayapada Hospital atau Rumah Sakit Mayapada dari PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk atau SRAJ atau Mayapada Healthcare Group.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai sistem distribusi tertutup penyaluran elpiji 3 Kilogram tergolong rumit. Pasalnya, elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang seharusnya mudah didapatkan.

"Kalau tertutup administrasinya rumit, sedangkan elpiji 3 kilogram itu kebutuhan sehari-hari," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (25/3).

Distribusi tertutup akan diatur melalui kartu kendali. Dengan kartu tersebut, harga elpiji tiga kilogram tidak lagi disubsidi dan harganya akan sama dengan elpiji 12 kilogram. Setiap kartu nantinya akan diisi saldo sebesar Rp 42.000 hingga Rp 45.000. Kartu ini nantinya akan dibagikan kepada rumah tangga yang dikategorikan miskin.

Kalla ragu kartu kendali ini sudah siap diterapkan. "Kalau orang mau masak, tapi kartunya belum siap, bagaimana?" sambung dia.

Atas dasar itu, Kalla menilai hal yang paling realistis dilakukan pemerintah dalam mengatur distribusi elpiji 3 kilogram adalah dengan menjaga stok barang. Di samping itu, perlu dilakukan pengawasan agar elpiji 3 kilogram hanya diperuntukan bagi warga miskin.

"Ya yang penting mengawasi, golongan mampu tak usah memakai 3 kilo, itu saja," ujar Kalla. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS
Kontan Academy
[Intensive Workshop] Business Dashboard, From Excel to Power BI Strategi Implementasi PP 20 tahun 2026 (PPh Final UMKM) dan Mitigasi Risiko SP2DK

[X]
×