Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Ada kabar tak sedap menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengungkapkan, ada rumor aksi boikot terhadap pengesahan RUU Pemilu tersebut.
Pramono berharap rumor tersebut tidak benar. Sebab, dia mengatakan, pembahasan RUU Pemilu telah memakan waktu lama dan menjadi tidak berarti ada aksi boikot dalam sidang paripurna DPR. "Jika ini benar terjadi, kita akan kembali menggunakan UU Pemilu nomor 10 tahun 2008," tutur Pramono, Rabu (11/4).
Pramono mengatakan rapat paripurna harus mengesahkan RUU Pemilu meskipun melalui pemungutan suara. Menurutnya, sudah tidak ada waktu bagi DPR untuk menunda pengesahan RUU Pemilu.
Hingga rapat panitia khusus (Pansus) semalam, fraksi-fraksi DPR belum sepakat mengenai empat hal. Keempatnya yakni sistem pemilu, ambang batas parlemen, penghitungan suara serta daerah pemilihan dan alokasi suara.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga mengaku ada rumor tersebut. Namun, dia menganggap rumor tersebut tidak masuk akal. "Kami berharap skenario itu tidak terjadi sehingga apa yang kita lakukan bersama dalam memperbaiki sistem pemilu bisa dilakukan. Silahkan putuskan terbaik, apakah musyawarah mufakat atau voting. Itu sama derajat sah demokratisnya," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
