Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Sebanyak 40% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 244 juta jiwa hingga saat ini tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah standar layak huni. Pasalnya, daya beli terbatas, sementara harga rumah dan biaya hidup makin melonjak.
Itulah masalah terbesar yang dihadapi pemerintah. Kendala lainnya yang dihadapi adalah terbatasnya dana anggaran untuk membangun rumah, sementara angka kebutuhan tinggi, yakni mencapai 13,5 juta unit.
Meski ada tambahan dana dari realokasi APBN-P senilai Rp 2,4 triliun, tetap saja jumlah itu dinilai tidak mencukupi. Pasalnya, jika dikalkulasi dengan dana APBN untuk pembangunan rumah rakyat sebesar Rp 4,6 triliun menjadi Rp 7 triliun, maka itu tidak akan mencukupi.
Di sisi lain, subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga terbatas pada angka Rp 5,106 triliun, dan hanya bisa memfasilitasi pembangunan 58.090 rumah.
Menurut Deputi Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, tantangan perumahan tidak berhenti sampai di sana.
"Masyarakat (berpenghasilan rendah) membutuhkan rumah yang terjangkau, sedangkan biaya mulai merangkak naik," ujar Maurin di Jakarta Pusat, Rabu (10/12).
Maurin mengatakan, biaya-biaya yang mulai tinggi meliputi biaya lahan, konstruksi, dan perizinan. Harga lahan melambung karena ketersediaan lahan menipis, khususnya di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung.
Sementara itu, biaya konstruksi naik karena mengikuti harga bahan bakar minyak (BBM). Rumah juga menjadi mahal karena serangkaian proses perizinan yang panjang dan lama.
Tugas pemerintahlah, lanjut Maurin, untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mendapatkan rumah di tengah daya beli yang terbatas.
Tidak hanya itu, dia menyebutkan, tantangan lain pemerintah adalah meningkatnya suku bunga kredit perbankan. Seperti diketahui, BI Rate naik menjadi 7,75% mulai 18 November 2014 lalu.
"Kami sadar betul tantangan ini harus dihadapi dengan beberapa cara. Oleh sebab itu, kami menyiapkan strategi pembiayaan perumahan yang mudah diakses dan berjangka panjang. Salah satunya adalah dengan FLPP," kata Maurin. (Arimbi Ramadhiani)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
