kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45790,50   -3,71   -0.47%
  • EMAS995.000 -1,19%
  • RD.SAHAM 0.22%
  • RD.CAMPURAN 0.09%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.23%

UU Kepailitan dan PKPU harus mendukung proses restrukturisasi di masa pandemi


Minggu, 18 Oktober 2020 / 23:43 WIB
UU Kepailitan dan PKPU harus mendukung proses restrukturisasi di masa pandemi
ILUSTRASI. Palu persidangan.

Reporter: Dityasa H. Forddanta | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Organisasi Restructuring and Insolvency Chamber Indonesia (RICI) menyelenggarakan webinar dengan topik relevansi undang-undang kepailitan dan PKPU di era pandemi dengan melibatkan narasumber dari pelaku usaha, perbankan, dan praktisi hukum.

Webinar yang melibatkan kurang lebih 400 peserta tersebut, membahas tentang kondisi yang dihadapi oleh beberapa sektor usaha di masa pandemi Covid-19 dan bagaimana pihak-pihak menjaga likuiditas kegiatan usahanya.

Alfin Sulaiman selaku Ketua Umum RICI menyampaikan, bahwa dalam situasi pandemi saat ini semua pihak harus saling mendukung proses restrukturisasi untuk menjaga kelangsungan usaha dan likuiditas pelaku usaha guna menunjang keberlangsungan ekonomi negara.

"Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, penerapan konsep PKPU yang tertuang dalam UU Nomer 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU harus diutamakan untuk melakukan restrukturisasi daripada proses kepailitan", ungkap Alfin dalam keterangan persnya, Minggu (18/10).

Baca Juga: Ini penyebab laporan PKPU di tahun 2020 meningkat

Dalam arti positif, PKPU ini menjadi ruang restrukturisasi bagi debitur dengan para krediturnya terhadap utang-utang yang memang tidak atau sulit dibayar saat jatuh tempo di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Karena itu semua pihak harus saling mendukung proses restrukturisasi guna menunjang keberlangsungan ekonomi negara," tambah Alfin yang juga merupakan Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Jakarta Selatan itu.

Hal ini juga ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal RICI Harvardy M. Iqbal, bahwa organisasi RICI hadir sebagai forum komunikasi dan wadah dari seluruh pelaku kegiatan restrukturisasi, baik pelaku usaha, perbankan, profesi penunjang seperti akuntan, financial advisor, tax consultant, praktisi hukum dan keuangan, kurator, maupun pemerintah dan badan peradilan.

Di sisi lain, Dedy Teguh Krisnawan selaku Senior VP SAM Bank Mandiri sebagai salah satu narasumber dalam webinar ini, menyampaikan bahwa perbankan cenderung memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan langkah restrukturisasi di luar pengadilan dibandingkan mengambil langkah hukum litigasi di era pandemi.

"Hingga periode bulan Agustus 2020, Bank Mandiri telah melakukan restrukturisasi kredit debitur terdampak Covid-19 dengan jumlah Rp 119,3 triliun yang berasal dari 545.692 debitur," ungkap Dedy.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×