Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar ekspose penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Lembaga antirasywah tersebut tak akan membiarkan kasus ini terlalu lama diam di tempat.
"Saya minta habis Lebaran sudah harus ekspose. Karena (penyelidikan) sudah lama," kata Ketua KPK Abraham Samad kepada wartawan di kantornya, Jumat (11/7).
Lebih lanjut menurut Samad, dirinya bahkan hari ini telah memanggil Satgas KPK yang memegang penyelidikan kasus ini. Pemanggilan tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan rencana ekspose yang akan dilakukannya.
Bahkan kata Abraham, pihaknya memastikan juga bakal memanggil Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri terkait kasus ini. Samad memastikan, pihaknya tak akan kesulitan melakukan pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut.
"KPK sudah pernah periksa JK (Jusuf Kalla) mantan wapres. Boediono masih wapres kita periksa. Terus kirim surat Pak Anas minta SBY. Jadi enggak masalah panggil SBY," tambah Samad.
Diketahui, SKL BLBI dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. Dalam kasus BLBI, SKL tersebut menjadi dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan terhadap sejumlah pengutang BLBI.
Dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari dana BLBI sebesar Rp 144,5 triliun yang dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, ada dana Rp 138,4 triliun yang disalahgunakan. Sedangkan dalam audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap 42 bank penerima BLBI menemukan penyimpangan sebesar Rp 54,5 triliun. Sebanyak Rp 53,4 triliun merupakan penyimpangan berindikasi korupsi dan tindak pidana perbankan.
KPK sendiri melakukan penelusuran dalam kasus BLBI ini sejak masih di bawah pimpinan Antasari Azhar. Rupanya KPK terus melakukan penelusuran hingga saat ini karena diduga ada tindak pidana korupsi dalam pengeluaran SKL BLBI tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
