Reporter: Bidara Pink | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Negara-negara G7 saat ini tengah berupaya untuk menurunkan harga energi sekaligus harga pangan yang terjadi, sebagai imbas perang Rusia dan Ukraina.
Sebagai salah satu negara anggota G7, Amerika Serikat (AS) bahkan menyebut "perang brutal" yang berkobar ini membuat harga energi mendidih dan juga harga pangan melejit, sehingga menimbulkan ketidakpastian global yang juga berkaitan dengan inflasi.
"Setelah brutal war (perang brutal) ini terjadi, harga minyak menjadi tinggi dan penuh ketidakpastian. Ini yang menyebabkan negara-negara di dunia terbebani dengan peningkatan harga energi," tutur salah satu pejabat pemerintahan AS saat ditemui Kontan.co.id, Selasa (9/8) di komplek Kedutaan Besar AS untuk Indonesia di Jakarta.
Bahkan, dirinya menyebut, di tengah situasi genting ini, Rusia meraup untung yang lebih banyak dari penjualan minyak dan gas bumi. Sebelum perang dimulai, Rusia mengantongi keuntungan dari penjualan minyak dan gas bumi sekitar 40%, sedangkan setelah perang, keuntungan yang diraup Rusia mencapai sekitar 65%.
Baca Juga: Bahas Pembatasan Harga Minyak Rusia, Pejabat AS Kunjungi Indonesia dan Singapura
Paman Sam juga menyoroti dampak peningkatan harga energi ini kepada Indonesia sebagai net importir minyak. Menurutnya, belanja Indonesia pada tahun ini harus membengkak, karena pemerintah berupaya menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di bawah harga pasar untuk menjaga daya beli masyarakat.
Untuk menjaga agar harga BBM Pertalite ini tidak naik, maka pemerintah memberikan subsidi energi dan kompensasi energi yang lebih besar.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, pada tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani merogoh kocek hingga Rp 520 triliun untuk subsidi dan kompensasi energi.
edangkan pada tahun 2023, pemerintah masih akan memberi subsidi terkait ini dengan nilai yang sangat besar. Memang, bendahara Indonesia belum menyebutkan jumlahnya, tetapi ada kekhawatiran lebih tinggi kalau harga energi tak juga susut.
Nah, salah satu upaya untuk menurunkan harga energi ini dilakukan oleh AS dan negara G7 lainnya dengan membentuk koalisi bernama G7+. Mereka juga mengajak Indonesia bergabung dalam koalisi ini, mengingat kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 pada tahun 2022. G7+ ini nantinya akan mendorong penetapan batas atas harga minyak Rusia.
Baca Juga: Kepulangan Pelosi dari Taiwan Meninggalkan Jejak Kemarahan Beijing, Militer Bergerak
Tentunya saat ini negara-negara G7 juga sudah bergerak, salah satunya dengan sepakat untuk tidak mengimpor minyak dari Rusia. Tindakan ini merupakan sebuah protes akibat kenaikan harga minyak.
Selain itu, mereka juga sepakat untuk melarang layanan dari lembaga jasa keuangan, seperti asuransi, untuk memfasilitasi pengiriman minyak dari Rusia.
"Kami sudah melakukan sejak Maret 2022, Uni Eropa dimulai pada Desember 2022, Kanada juga telah melakukan meski volume impor minyak dari Rusia tak begitu besar, dan Jepang juga tengah menyiapkan larangan tersebut," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
