kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

UMKM Salah Satu Tulang Punggung Pengentasan Kemiskinan Global


Jumat, 29 Juli 2022 / 15:20 WIB
ILUSTRASI. Kontan - Kominfo G20 Kilas Online


Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengentasan kemiskinan global menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam  Presidensi G20 Indonesia 2022. Upaya pengentasan ekonomi global ini salah satunya dapat dilakukan dengan mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono selaku Chair of Trade, Investment, and Industry Working Group (TIIWG) Presidensi G20 mengatakan, sistem perdagangan multilateral harus mampu merespons dinamika situasi ekonomi global, termasuk terhadap dampak pandemi saat ini.

"Sistem perdagangan multilateral harus mampu memberikan akses kepada UMKM dan mendukung agenda pengentasan kemiskinan, untuk mencapai sustainable development goals (SDGs),” ujar Djatmiko.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan, UMKM punya peranan penting perekonomian Indonesia. Sektor UMKM dapat menjadi tameng saat terjadi tekanan ataupun resesi ekonomi. Maklum, nyaris 97% serapan tenaga kerja di Indonesia berada pada UMKM, khususnya sektor mikro.

“Selain itu, untuk PDB Indonesia, 60% disumbang dari aktivitas UMKM. Sehingga UMKM memang punya korelasi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan di Indonesia,” ujar Bhima kepada KONTAN, Jumat (22/7).

Dia mengatakan, saat UMKM Indonesia bisa tumbuh solid, serapan tenaga kerja akan lebih banyak. Hal ini pada akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan, khususnya yang termasuk ke dalam kategori rentan miskin.

Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengatakan, dari data Bank Dunia, terdapat 365 juta-445 juta UMKM di negara berkembang dengan komposisi 25-30 juta usaha formal kecil dan menengah, 55-70 juta usaha mikro formal dan sekitar 285 juta-345 juta usaha informal.

UMKM juga mengurangi kemiskinan ekstrim karena UMKM memberikan lapangan pekerjaan dan penghasilan. Laporan United Nations, Department of Economic and Social Affairs (UN DESA), sebanyak 4 dari 5 atau 80% pekerjaan di sektor formal baru diciptakan dari UMKM.

Teguh menilai, UMKM Indonesia mampu memenuhi peran sebagai pengentas kemiskinan global. Dia mencontohkan pada krisis 1998 dan krisis ekonomi akibat Covid-19, banyak pekerja formal kehilangan pekerjaan dan justru berhasil diserap UMKM.

Melihat peran penting UMKM, pemerintah perlu mendorong UMKM Indonesia agar naik kelas dan berkembang lebih baik. Salah satunya dengan memberi akses digital untuk ekspansi pasar.

Selain itu UMKM perlu mendapatkan akses kepada pembiayaan yang terjangkau. UMKM juga harus didorong menjadi bagian rantai pasok global.

"Dalam beberapa sektor tertentu, UMKM telah menjadi rantai pasok penting, misalnya dalam industri otomotif dan tekstil," paparnya.

Sementara itu, Bhima menilai pemerintah dapat mendorong UMKM dengan cara memperbesar plafon dan memperluas skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi tetap menjaga level suku bunga yang ada.

Lalu, memberikan pendampingan dan mempercepat proses digitalisasi. Dengan digitalisasi, pelaku UMKM tidak hanya sekadar bisa memperluas pasar, namun juga bisa memperoleh bahan baku yang paling kompetitif.

Bhima mengapresiasi langkah pemerintah yang memperbesar porsi pengadaan barang atau jasa dari UMKM. Ia berharap program ini bisa terus ditingkatkan dan berjalan optimal agar keterlibatan UMKM di rantai pasok bisa semakin besar.

“Pemerintah juga bisa meringankan input biaya produksi yang tengah naik belakangan ini, bisa melalui subsidi yang diperbesar atau  memperlancar arus barang,” pungkas Bhima.

Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, pemerintah juga telah menjalankan Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri).

Menurut Huda program ini dapat meningkatkan kelas dari pelaku UMKM. Jika sudah berkembang lebih besar, maka pelaku UMKM memiliki pilihan pembiayaan lainnya seperti KUR.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet mengatakan, TIIWG Presidensi G20 bisa menjadi momentum lanjutan terutama dalam membantu UMKM mengakses pasar global. Sehingga, UMKM mampu menghasilkan produk yang berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×