Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Untuk menuntaskan pembentukan calon beleid yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi I-XII, pemerintah membentuk Gugus Tugas (Task Force) Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.
"Saya kira kita tak perlu membuat payung hukum baru. Kita gunakan saja Inpres No 12 tahun 2015 tentang Peningkatan Daya Saing Industri, Keamanan Industri, Dan Kepastian Usaha," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Evaluasi Paket Kebijakan Ekonomi I-XII, di kantornya, Selasa (31/5).
Gugus tugas tersebut akan bertugas mengawal dan memastikan pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi berjalan dengan baik hingga ke daerah. Tak hanya itu, gugus tugas tersebut juga bertugas melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan yang dihadapi (the bottlenecking) dan melakukan fasilitasi publikasi dan desiminasi Paket Kebijakan Ekonomi.
Dalam rapat tersebut, ada empat gugus tugas yang dibentuk. Pertama, gugus tugas percepatan penyelesaian peraturan yang akan dipimpin oleh Kantor Staf Kepala Presiden. Kedua, gugus tugas identifikasi hambatan, masalah, dan kasus yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Ketiga, gugus tugas evaluasi pelaksanaan dan analisis dampak paket kebijakan yang akan dipimpin oleh nonpemerintahan. Keempat, gugus tugas sosialisasi, publikasi, dan diseminasi paket kebijakan yang akan dipimpin oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Dalam Negeri.
"Investor senang dengan 12 paket kebijakan ini. Tapi yang mereka tunggu adalah bagaimana implementasinya," tambah Gubernur BI Agus Martowardojo. Agus juga menyarankan, agar masing-masing K/L aktif menyampaikan kemajuan-kemajuan yang telah jalankan agar masyarakat dan pelaku usaha mendapat informasi yang terbaru.
Tak hanya itu, dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa rapat evaluasi akan diselenggarakan setiap sepekan sekali.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
