Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Adi Wikanto
Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah fokus pada empat aspek strategis agar terobosan-terobosan pada Tahun Percepatan Pembangunan mampu menurunkan kemiskinan, pengangguran, serta ketimpangan dan kesenjangan sosial.
Aspek strategis pertama, yaitu mempercepat reformasi hukum untuk memberi kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pemerintah juga mendorong reformasi birokrasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih prima. Bagian penting dari ini adalah reformasi dalam institusi Polri dan Kejaksaan.
"Reformasi yang menyeluruh dari hulu ke hilir, bukan reformasi tambal sulam. Untuk itu profesionalisme Polri dan Kejaksaan terus ditingkatkan. Demikian pula kualitas Aparatur Sipil Negara terus ditingkatkan agar Negara kita semakin kompetitif," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR MPR di Jakarta, Selasa (16/8).
Aspek strategis kedua, yaitu perombakan manajemen anggaran pembangunan. Jokowi nenyebut, Indonesia harus meninggalkan paradigma lama, yaitu paradigma anggaran dibagi rata dan harus bekerja dengan paradigma baru, yaitu anggaran difokuskan untuk program-program prioritas.
Menurutnya, uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan rakyat melalui program-program yang nyata, melalui kerja yang nyata, dan terasa manfaatnya untuk rakyat.
Aspek strategis ketiga, yaitu politik luar negeri. Dengan diplomasi yang kuat lanjut dia, pemerintah mempercepat penjajakan berbagai kerjasama pedagangan internasional dan mempertimbangkan partisipasi Indonesia di Trans- Pacific Partnership Agreement (TPPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan lain-lain.
Aspek strategis keempat, yaitu demokrasi, stabilitas politik, dan keamanan. Presiden mengatakan, bangsa Indonesia tidak akan produktif, maju, dan menjadi bangsa pemenang apabila tidak menghargai hak asasi manusia dan terus didera gonjang-ganjing politik.
"Kita bersyukur sekarang ini kerjasama politik sudah kondusif dan konsolidasi politik menjadi semakin matang. Berbagai proses pengambilan keputusan politik dan pengesahan beragam produk hukum terlaksana secara demokratis," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
