Reporter: RR Putri Werdiningsih |
JAKARTA. Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun perihal adanya anggaran dana kompensasi dalam APBNP 2013 tidak main-main. Bersamaan dengan dimulainya sidang paripurna DPR pagi ini (17/6), partai berlambang banteng itu pun membagikan postur APBNP 2013 versi partainya yang dinilai lebih pro rakyat.
"Kami sudah bagikan buku kecil kenapa PDI Perjuangan mempunyai postur tandingan," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani saat ditemui di Gedung DPR RI, Senin (17/6).
Menurutnya postur APBNP 2013 yang salah satunya mengatur dana kompensasi akibat kenaikan harga BBM akan dapat menyebabkan masyarakat semakin sengsara. Apalagi lanjut Puan rencana kenaikan BBM ini dilakukan menjelang saat Lebaran. Kata dia, kalau pun akan diberikan dana kompensasi sebaiknya itu tak diberikan kepada orang per orang tetapi kepada masyarakat yang membutuhkan saja.
"Kalau ada diberi kompensasi dalam beberapa hal kami beranggapan melalui sumbangan yang akhirnya tak akan ber-impact banyak pada masyarakat," tegasnya.
Dalam buklet soal APBN -P tersebut, PDI-P mengkritik mengenai penurunan target pertumbuhan ekonomi dari 6,8% menjadi 6,3%. Mereka menganggap selain dari sisi tenaga kerja, postur versi pemerintah juga akan menyebabkan penurunan penerimaan pajak.
"Rancangan APBN-P 2013 versi pemerintah menyiratkan bahwa gagal mengoptimalkan penerimaan negara sehingga negara mengalami defisit penerimaan senilai Rp 41 triliun," sebagaimana dikutip dari buklet APBNP 2013 versi PDI Perjuangan.
PDIP menilai adanya keanehan dengan sikap pemerintah yang mencoba mencari sumber penerimaan baru dengan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk memenuhi defisit penerimaan. Kata dia, argumen pemerintah bahwa negara membutuhkan uang belanja untuk BBM senilai Rp 58 triliun akibat dari kenaikan harga minyak dunia adalah tidak tepat. PDIP menganggap harusnya pemerintah bisa memaksimalkan potensi penerimaan senilai Rp 64 triliun yang bersumber dari SAL Rp 34 triliun, penghematan di kementerian dan lembaga Rp 22 triliun dan tambahan penerimaan minyak dan gas sebesar Rp 10 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
