Reporter: Fitri Nur Arifenie | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menjalin kerjasama dengan TNI Angkatan Laut (TNI AL) untuk mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Penandatanganan kerjasama akan dilakukan pada 3 Februari 2010 di Jakarta. "Kerjasama ini terjalin dalam rangka pengawasan BBM di laut," kata Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.
Sebelumnya, BPH Migas juga melakukan kegiatan yang sama, yakni bekerja sama dengan Kepolisian RI untuk mengawasi distribusi BBM di laut. Sayangnya, jangkauan polisi di laut sangat terbatas. Nah, agar pengawasan lebih efektif, BPH Migas menilai, TNI AL lebih mempunyai sumberdaya dan daya jangkau yang lebih luas.
Selain itu, Tubagus menjelaskan, luas juridiksi Polri dalam melakukan patroli laut cuma sejauh 12 mil laut dari garis pantai. "Kalau 12 mil ke atas sudah wilayah Angkatan Laut," kata Tubagus. Dia menambahkan, kerjasama ini adalah usaha mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi yang biasanya diselundupkan melalui laut.
Hingga kini, BPH Migas tidak memiliki data jumlah penyelundupan BBM di laut. Walau demikian, berdasarkan laporan yang masuk, indikasi penyelundupan BBM melalui laut cukup marak. "Dengan adanya kerjasama ini, paling tidak, jika ada masalah di laut, kami juga bisa masuk," tandas dia.
Tubagus juga menambahkan bahwa BPH Migas menemui kesulitan mencari bukti penyelundupan BBM di laut. Namun motif penyelundupan itu sudah diketahui, yakni, “Disparitas harga yang tinggi,” ungkap Tubagus
Beberapa daerah rawan sebagai lokasi penyelundupan yang menjadi perhatian BPH Migas adalah kawasan perbatasan di Kepulauan Riau dan Sulawesi Utara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
