CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.470.000   4.000   0,27%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Tingkat kepuasan pada Jokowi-JK masih rendah


Minggu, 19 April 2015 / 16:30 WIB
Tingkat kepuasan pada Jokowi-JK masih rendah
ILUSTRASI. Kode Redeem FF Hari ini 7 November 2023, Reward Menarik Karakter Serta Skin Gloo Wall


Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia

JAKARTA. Tingkat kepuasan publik terhadap enam bulan pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih rendah. Hal tersebut terlihat dari survei Poltracking yang dirilis di Jakarta, Minggu (19/4) siang.

Secara keseluruhan, sebanyak 48,5% menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Hanya 44% responden menyatakan puas. Adapun 7,5% lainnya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

"Tingginya ketidakpuasan publik itu masuk akal mengingat janji pemerintahan Jokowi-JK dalam mengimplementasikan program Nawacita belum maksimal," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yudha saat merilis hasil surveinya.

Saat responden ditanyakan mengenai kepuasannya terhadap kinerja Presiden secara pribadi, angka ketidakpuasan menurun menjadi 46,4%. Sebanyak 47% lainnya menyatakan puas. Adapun kepuasan terhadap kinerja Wapres sedikit lebih rendah dari Presiden, yakni 45,3%. Sebanyak 44,8% lainnya menyatakan puas.

"Ini baru enam bulan, semoga saat satu tahun nanti pemerintah bisa meningkatkan kinerjanya," ucap Hanta. 

Ekonomi dan Hukum Hanta mengatakan, kinerja yang paling dianggap tidak memuaskan oleh publik ada di bidang ekonomi dan hukum. 

Di bidang ekonomi, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 66%. Hal ini disebabkan karena tingginya harga kebutuhan pokok yang tidak diimbangi oleh pendapatan masyarakat. "Harga sembako naik, harga BBM juga sempat naik, tapi daya beli masyarakat tidak naik," ujar Hanta. 

Adapun di bidang hukum, tingkat ketidakpuasan publik mencapai 55%. Hanta memprediksi hal ini disebabkan karena kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Kisruh KPK-Polri terjadi secara berkepanjangan dan membuat tingkat kepuasan publik menurun drastis," ucap Hanta. 

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi pada 23-30 Maret 2015. Adapun metode yang digunakan ialah multistage random sampling dengan cara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini mencapai 2,9%. Survei dibiayai oleh Poltracking. (Ihsanuddin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×