Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dihimpun Kontan.co.id, hingga 29 April 2021 baru ada 685.000 wajib pajak badan yang sudah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan 2020.
Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari total SPT Tahunan 2019 yang telah dilaporkan pada 29 April 2020 lalu sebanyak 573.000. Adapun total penyampaian SPT Tahunan 2020 itu baru sekitar 43,28% dari total korporasi tercatat wajib pajak sebanyak 1,62 juta.
Padahal tenggat waktu lapor SPT Tahunan untuk korporasi jatuh pada tanggal 30 April 2021. Kendati sudah mepet, tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh otoritas pajak.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu, Neilmaldrin Noor, mengatakan, dengan waktu yang terbatas ini, pihaknya akan melakukan sosialisasi melalui berbagai chanel baik media elektronik, cetak, dan juga media sosial (medsos).
Baca Juga: Tenggat Waktu Akhir April 2021, Kepatuhan WP Badan Lapor SPT Masih Rendah
Selain itu, imbauan dan kelas pajak online di Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
Neilmaldrin mengatakan, dengan berbekal SPT Tahunan 2020 yang telah dihimpun, Ditjen Pajak akan menggali kepatuhan material para WP Badan. Tujuannya untuk menguji kepatuhan pajak yang pada akhirnya dari sebagian SPT Tahunan WP Badan itu jadi sumber penerimaan negara.
“Untuk meningkatkan kepatuhan material, tentunya mulai dari sifatnya persuasif atau edukatif, pengawasan serta optimalisasi pemanfaatan data pihak ketiga,” kata Neilmaldrin kepada Kontan.co.id, Kamis (29/4).
Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan, sejak tahun lalu kepatuhan formal wajib pajak memang sudah rendah yakni sekitar 60%. Maka tak heran tahun ini terulang kembali.
Baca Juga: Masih minim, WP badan yang lapor SPT tahunan baru 22,5%
Menurut Fajry, merujuk pada rendahnya realisasi tahun lalu, masalah para wajib pajak badan bukan dari sisi administrasi, melainkan keputusan korporasi karena dampak pandemi virus corona.
