Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi I DPR RI dari Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin membantah pihak-pihak yang menuding ada kerugian negara dari rencana Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp 1.760 triliun untuk melakukan modernisasi alat-alat utama persenjataan (Alutsista).
Sebab, menurut politisi senior PDI-P itu, hal tersebut baru rencana yang disampaikan Kemhan. "Itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan," kata Hasanuddin dalam keterangan resmi, Sabtu (29/5).
Menurutnya, rencana itu masih dikaji dan tentu disesuaikan dengan keuangan negara. Termasuk skema yang akan dilakukan seperti apa, masih dibahas di Kementerian Keuangan. "Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya.
Kendati demikian, Hasanuddin menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah-langkah modernisasi alutsista dalam rangka penguatan sistem pertahanan negara. Sebab, nyaris seluruh alutsista yang dimiliki Indonesia sudah tua, bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.
Ia mengatakan, modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
Baca Juga: Pindad gandeng perusahaan AS untuk produksi tank Harimau
"Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutista TNI yang hampir 70% sudah tua, tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Namun karena masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya," jelasnya.
Sekadar diketahui, dalam meremajakan alutsista, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga Rp 1.760 triliun. Namun rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Menkeu dan DPR.
Hasanuddin berharap Menteri Keuangan menyetujui rencana pengadaan alutsista ini, meski tak sepenuhnya. Persetujuan Presiden dinilai akan sangat mengakselerasi modernisasi alutsista TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent cukup tinggi.
"Kami semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan akuntabilitas dan sesuai dengan kebutuhan user (pemakai) dalam hal ini TNI," tandasnya.
Sementara itu menyoal skema pinjaman luar negeri untuk mendukung rencana pengadaan ini, Pengamat Militer Khairul Fahmi berpendapat, hal itu sah-sah saja dilakukan untuk memperkuat pertahanan Indonesia.
Dia menjelaskan, dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2020 sebesar Rp 15.434,2 triliun, angka yang dialokasikan pemerintah untuk alutsista selama 25 tahun itu sejatinya berada pada kisaran 11,4%.
"Apalagi jika angka Rp 15.434,2 triliun itu dikalikan 25 tahun sebagai asumsi, maka persentase jumlah yang direncanakan tersebut dari PDB akan tampak makin kecil lagi. Hanya 0,7% setiap tahunnya," jelas Fahmi.
Artinya, kata dia, jika rancangan itu disetujui Presiden, Indonesia harus mampu mengejar target belanja pertahanan sekitar 1.5 persen dari PDB per tahun. "Asumsinya, sebanyak 0,78% bersumber dari anggaran regular dan sekitar 0,7% bersumber dari pinjaman luar negeri," sambung Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) .
Fahmi berharap, dilema dalam sistem pertahanan Indonesia bisa terjawab dan pembangunan kesejahteraan juga terus berjalan.
Selanjutnya: Tembus Rp 723 triliun, belanja negara tumbuh 15,9% hingga April 2021
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
