Reporter: Agus Triyono, Benedictus Bina Naratama, RR Putri Werdiningsih | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pembangunan infrastruktur dasar menjadi pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama lima tahun ke depan.
Infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu prioritas dari Kabinet Kerja. Targetnya adalah 100% masyarakat dapat mengakses listrik. Namun target ini diperkirakan tak akan mudah dicapai.
Deputi Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy S. Priatna bilang masalah besar yang menanti di bidang kelistrikan berkaitan dengan regulasi. Pemerintah perlu memulai langkah pembangunan bidang kelistrikan dengan memperbaiki aturan yang selama ini mengganggu pembangunan infrastruktur kelistrikan di dalam negeri. Salah satunya, terkait aturan mengenai izin pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh pihak swasta.
Menurut Dedy, pemerintah dan DPR harus segera duduk bersama untuk memangkas waktu perizinan pembangunan infrastruktur kelistrikan oleh pihak swasta, khususnya di kawasan hutan.
"Pengurusan izin membutuhkan waktu 2,5 tahun, kalau pembangunannya di kawasan hutan, empat tahun, ini harus segera diselesaikan apalagi sumber air dan panas bumi berada di wilayah hutan," kata Dedy, beberapa waktu lalu.
Selain regulasi, hal lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah adalah kemampuan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam membangun infrastruktur kelistrikan yang masih sangat rendah.
Selain kelistrikan, tantangan di bidang infrastruktur dasar ialah membangun transportasi. Presiden Jokowi berencana membangun 10 pelabuhan dan 10 bandara baru serta pembangunan rel kereta yang merata di seluruh Indonesia selama lima tahun demi meningkatkan konektivitas nasional.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan bilang, pembenahan sektor transportasi ini dapat menekan biaya logistik yang saat ini masih tinggi.
Selain itu, Jonan mengatakan, pemerintah akan mulai berpikir bahwa pembangunan transportasi kereta api akan didorong ke luar pulau Jawa, yakni dengan membangun rel kereta Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, dan Trans Papua.
"Dari sisi keadilan, membangun rel kereta api di luar Jawa lebih baik ketimbang membangun kereta cepat dari Jakarta-Bandung, dengan menggunakan dana APBN atau utang luar negeri," ujar Jonan belum lama ini.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menuturkan pihaknya akan menargetkan pembangunan lima waduk baru per tahun. Program ini untuk menyesuaikan arahan Presiden Jokowi yang memfokuskan kerja pemerintahan untuk membangun kedaulatan pangan nasional.
Pembangunan waduk ini bisa mengatasi masalah irigasi dan air baku untuk kebutuhan air minum yang selama ini belum bisa terselesaikan. Pembangunan waduk ini bisa mendukung target swasembada pangan dalam tiga tahun dan lima tahun jangkauan akses air minum masyarakat mencapai 100%.
Selain waduk, pekerjaan rumah yang cukup berat adalah dalam menyediakan infrastruktur jalan. Maklum, dalam visi dan misi Presiden Jokowi ditargetkan dalam lima tahun 2.000 kilometer (km) jalan baru bisa terbangun.
Ia menuturkan akan fokus membangun jalan di daerah tertinggal. "Di Papua akan ada 11 ruas pembangunan jalan nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat yang harus selesai akhir 2015," jelasnya.
Untuk merealisasikan semua pembangunan infrastruktur dasar ini, bukan perkara mudah. Presiden Jokowi akan mendapatkan tantangan dana. Pasalnya pada RAPBN 2015, anggaran infrastruktur hanya mencapai Rp 145 triliun saja. Jumlah anggaran tersebut diperkirakan hanya akan cukup untuk membiayai proyek infrastruktur yang saat ini sudah berjalan.
Dedy bilang untuk proyek infrastruktur prioritas Presiden Jokowi, dalam rangka mengejar pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), seperti pemenuhan rasio elektrifikasi, air minum dan sanitasi dan perumahan layak, belum masuk dalam anggaran yang sudah diketok DPR ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
