kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.487.000   17.000   0,69%
  • USD/IDR 16.736   31,00   0,19%
  • IDX 8.618   -59,15   -0,68%
  • KOMPAS100 1.184   -5,89   -0,50%
  • LQ45 852   -0,86   -0,10%
  • ISSI 307   -3,32   -1,07%
  • IDX30 439   1,78   0,41%
  • IDXHIDIV20 511   4,81   0,95%
  • IDX80 133   -0,51   -0,38%
  • IDXV30 138   -0,59   -0,43%
  • IDXQ30 140   1,06   0,76%

Tambahan anggaran Rp 25 T untuk infrastruktur


Rabu, 04 Oktober 2017 / 16:05 WIB
Tambahan anggaran Rp 25 T untuk infrastruktur


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambah target anggaran kementerian atau lembaga (K/L) sebesar Rp 25 triliun dalam postur sementara RAPBN 2018. Tambahan anggaran belanja itu lantaran adanya tambahan anggaran penerimaan negara sebesar Rp 16,3 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rincian tambahan anggaran Rp 25 triliun tersebut akan dibahas dalam rapat panitia kerja (panja) antara pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) mengenai belanja negara nanti. Yang jelas, pemerintah akan memprioritaskan anggaran itu untuk kebutuhan infrastruktur.

"Presiden dan Wakil Presiden meminta supaya ruang itu tetap di prioritaskan untuk mendukung prioritas terutama menyelesaikan proyek-proyek nasional infrastruktur yang sangat penting. Jadi kami akan cek ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nanti kami lihat di pagu anggarannya," kata Sri Mulyani saat rapat antara pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Badan anggaran (Banggar) DPR, Rabu (4/10).

Dalam nota keuangan RAPBN 2018 sendiri, kementerian dengan anggaran belanja terbesar, yaitu Kementerian PUPR Rp 106,9 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 105,7 triliun, dan Kementerian Agama Rp 62,2 triliun. Sementara lembaga dengan anggaran belanja terbesar, yaitu Polri Rp 77,8 triliun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 12,5 triliun, dan Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, tambahan anggaran K/L sebesar Rp 25 triliun tersebut diharapkan mampu mempertajam program prioritas nasional.

"Dengan ruang fiskal itu mudah-mudahan program prioritas nasional yang telah disampaikan akan makin tajam dan kegiatan prioritas makin besar. Sehingga lebih mudah untuk mencapai target-target pembangunan dalam RAPBN 2018," kata Bambang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Mitigasi, Tips, dan Kertas Kerja SPT Tahunan PPh Coretax Orang Pribadi dan Badan Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM)

[X]
×