Reporter: Riendy Astria |
JAKARTA. Program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) berjalan lambat dan melenceng dari target. Tadinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menargetkan sekitar 60 juta penduduk sudah bisa terlayani program e-KTP sampai akhir tahun ini.
Toh nyatanya, target itu terlalu bombastis. Dus, Kemdagri kini merevisi target tersebut. Diperkirakan hanya 30 juta penduduk yang bisa mendapatkan layanan e-KTP hingga akhir tahun nanti.
Elvius Dailami, Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemdagri bilang target baru tersebut lebih realistis. Maklum, Jumat lalu (25/11) saja, tercatat baru sekitar 12,8 juta penduduk yang sudah terlayani e-KTP. "Di DKI Jakarta yang terlayani sekitar 2,85 juta penduduk dan di luar DKI Jakarta sebanyak 10,04 juta penduduk," katanya, akhir pekan lalu.
Sekadar catatan, program e-KTP pada tahun ini sudah bergulir di 197 kabupaten/kota. Daerah lain akan menyusul nanti pada tahun depan.
Meski tinggal sebulan lagi, Elvius yakin target baru tersebut bakal tercapai karena distribusi peralatan e-KTP sudah semakin banyak. Khusus di Jakarta, sampai akhir tahun sekitar 7,3 juta penduduk sudah bisa terlayani e-KTP.
Elvius beralasan, lambannya pelaksanaan e-KTP karena pemenang tender e-KTP, yakni PT Percetakan Nasional Republik Indonesia (PNRI) baru mendistribusikan peralatan pembuatan e-KTP pada akhir September 2011 lalu. Padahal seharusnya awal Agustus, program e-KTP sudah dimulai. "Sesuai dengan kontrak, maka akan ada penalti untuk setiap keterlambatan," kata Elvius tanpa bersedia merinci nilai penalti yang dikenakan.
Anggota Komisi II DPR Akbar Faisal menyayangkan program dengan anggaran besar itu tersendat-sendat di tengah jalan dan berjalan tak sesuai dengan target. Selain akibat distribusi peralatan pembuatan e-KTP yang terlambat, Akbar pun menengarai, keterlambatan itu juga karena ada dugaan penyelewengan dana proyek ini.
Kolega Akbar Faisal di Komisi II DPR, Abdul Malik, menimpali, sejak awal ia sudah tak yakin proyek KTP elektronik ini bakal berjalan lancar. Sebab proyek ini tak disiapkan secara matang.
Tambah lagi, proses pendistribusian peralatan perangkat e-KTP ke daerah yang tidak tepat waktu. Jadi wajar kalau target tahun ini tak tercapai.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
