Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menargetkan total pendapatan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 akan meningkat 15% dari APBN tahun ini yang sebesar Rp 1.894,7 triliun. Dengan begitu dipastikan, tahun depan pendapatan negara untuk pertama kalinya tembus Rp 2.000 triliun.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai sidang kabinet soal penyusunan RAPBN 2019 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7). "Karena selama ini pendapatan negara selalu di bawah Rp 1.900 triliun, dan untuk pertama kali pendapatan di tahun depan akan menembus Rp 2.000 triliun. Ini kami bisa membelanjakan belanja kementerian lembaga dan daerah dalam rangka memperbaiki prioritas kita," jelas dia.
Dalam sidang kabinet tersebut, kementerian dan lembaga diminta mengurangi belanja barang dan merelokasikan ke belanja prioritas. "Ada sekitar Rp 34,1 triliun dari pagu indikatif awal dari kementerian dan lembaga yang kami lakukan pendisiplinan," tambah Sri Mulyani.
Misalnya, yakni terkait sarana dan prasarana sekolah yang selama ini banyak yang rusak. "Nanti di dalam implementasinya akan dilaksanakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang punya kapasitas teknis dan implementasi yang baik," kata Sri Mulyani. Termasuk juga di dalamnya koordinasi dengan beberapa belanja untuk pembangunan sekolah dan kelas yang rusak, baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama, melalui dana alokasi khusus (DAK).
Pasalnya, DAK saat ini yang sebesar Rp 58 triliun eksekusinya dinilai rendah yakni di bawah Rp 8 triliun. " Kami berharap, kalau anggaran dialokasikan ini bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, Presiden menginstruksikan Menteri PU untuk bisa menjalankan program yang sifatnya pembangunan fisik meski anggarannya pendidikan," kata Sri Mulyani.
Bahkan untuk itu, Presiden akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) khusus. Jadi, hal-hal yang sifatnya konstruksi dan pembangunan fisik ini dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR. Ini juga di kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan yang diminta kalau untuk revonasi pasar bisa berkoordinasi dengan Menteri PUPR.
"Poinnya adalah kordinasi antar menteri makin erat dan ter-organize, sehingga di tahun depan dengan uang yang ada kita bisa menghasilkan dampak yang makin terlihat. Diharapkan juga bisa efisiensi dan bebas dari korupsi, sehingga hasilnya bisa sebesar-besarnya nyata dilihat masyarakat. Apakah sekolah, pasar, atau infrastruktur yang lain," tegas Sri Mulyani.
Ia juga menyampaikan, di tahun ini pemerintah akan memfokuskan anggaran untuk program vokasi. Ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang ingin fokus untuk pengembangan SDM. "Jadi bagaimana untuk menunjang industri 4.0 yang dilakukan Menteri Perindustrian, apakah dalam bentuk membangun vokasi atau dalam bentuk insentif lain," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
