Reporter: Handoyo | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) mengajukan pagu indikatif dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 9,3 triliun untuk tahun depan. Jumlah tersebut meningkat sekitar 82,3% dibandingkan alokasi tahun ini yang hanya Rp 5,1 triliun.
Maurin Sitorus, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PU-Pera mengatakan, dengan pagu indikatif yang diajukan tersebut maka akan dapat membiayai sebanyak 130.000 rumah. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun ini yang mencapai sekitar 100.000 rumah.
"Kalau kita lihat rata-rata tahun ini dana FLPP dibutuhkan sekitar Rp 80 juta per rumah–Rp 85 juta per rumah. Jadi Rp 9,3 triliun dibagi Rp 80 juta itu sekitar 130.000 unit," ujar Maurin, Selasa (22/7).
Selain dana FLPP, tahun depan Kementerian PU-Pera juga mengajukan dana Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp 900 miliar. Dengan dana tersebut diharapkan dapat membiayai rumah sekitar 300.000 unit. Sekedar catatan, untuk SSB tersebut besaran subsidi yang diberikan hanya sebesar Rp 3 juta per rumah.
Dengan kombinasi pembiayaan tersebut, diharapkan dapat terbangun sebanyak 430.000 unit rumah. Meski demikian, Maurin bilang dana FLPP dan SSB tidak akan dikucurkan bersamaan. Dana FLPP diharapkan dapat terserap seluruhnya pada Juli-Agustus 2016. Setelah dana tersebut habis, baru dana SSB dikucurkan.
Maurin menambahkan, dana FLPP tahun ini yang jumlahnya Rp 5,1 triliun telah terserap seluruhnya pada bulan Juli ini. Dana tersebut untuk membiayai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejumlah 58.000 unit.
Namun untuk mengenjot pembiayaan rumah, saat ini Kementerian PU-Pera sedang mengajukan dana ke Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan sebesar Rp 750 miliar. Dengan tambahan dana tersebut, diharapkan dapat mendukung program sejuta rumah yang di canangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo mengatakan, besaran pagu indikatif FLPP yang diajukan oleh Kementerian PU-Pera untuk tahun depan tersebut masih dirasa sangat minim.
Berdasarkan perhitungan Eddy, idealnya besaran anggaran untuk FLPP tahun depan adalah Rp 50 triliun-Rp 60 triliun. Dengan anggaran tersebut, maka akan dapat membiayai sebanyak 500.000 unit. "anggaran Rp 9,3 t berarti harus disiapkan SSB juga. Masih sangat kecil (Rp 9,3 t)," ujar Eddy.
Dengan FLPP yang dinilai kecil tersebut, Eddy bilang perbankan akan terganggu likuditasnya. Hal tersebut karena bank hanya menanggung sebesar 10%. Sementara bila menggunakan perhitungan SSB likuiditas yang ditanggung bank lebih besar dapat mencapai 100%. "Dikhawatirkan perbankan menggunakan SSB menjadi kurang iklas," kata Eddy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
