kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45790,50   -3,71   -0.47%
  • EMAS995.000 -1,19%
  • RD.SAHAM 0.22%
  • RD.CAMPURAN 0.09%
  • RD.PENDAPATAN TETAP -0.23%

Tahun 2021, Kemensos benahi data terpadu kesejahteraan sosial secara besar-besaran


Rabu, 02 September 2020 / 15:13 WIB
Tahun 2021, Kemensos benahi data terpadu kesejahteraan sosial secara besar-besaran
ILUSTRASI. Menteri Sosial Juliari P. Batubara

Reporter: Lidya Yuniartha | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan Kementerian Sosial akan melakukan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara besar-besaran di tahun 2021. Menurutnya, untuk pemutakhiran data ini dibutuhkan dana lebih dari Rp 1 triliun.

“Pembenahan DTKS besar-besar akan kita lakukan tahun depan, karena anggarannya besar lebih dari Rp 1 triliun. saat ini kita fokus penuh di eksekusi program,” ujar Juliari, Rabu (2/9).

Menurut Juliari, tak hanya membenahi DTKS, pihaknya juga akan meningkatkan cakupan DTKS dari 40% di tahun ini menjadi 60% di tahun depan. Dia menjelaskan, pagu anggaran untuk pemutakhiran DTKS sudah disetujui.

Baca Juga: Pemerintah luncurkan program bansos beras untuk 10 juta penerima PKH

Dalam keterangannya saat konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2021 di Jumat (14/8), Juliari menjelaskan Kemensos mendapatkan anggaran Rp 92,82 triliun di tahun 2021.

Dari pagu tersebut, anggaran yang disiapkan untuk pemutakhiran DTKS adalah sebesar Rp 1,36 triliun, dimana perluasan cakupan DTKS ini akan mencapai 42,88 juta rumah tangga atau sekitar 60%. 

Menurutnya, data ini akan menjadi data referensi satu-satunya untuk program perlindungan dan jaminan sosial. 

Sementara itu, di tahun mendatang Kemensos menganggarkan Rp 28,71 triliun untuk Program keluarga Harapan (PKH), dimana ada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan indeks bantuan sama dengan sebelumnya. 

Untuk program kartu sembako diangarkan Rp 45,12 triliun. Ditargetkan ada 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan total bantuan Rp 200.000 per KPM per bulan.

Ada pula program bantuan sosial tunai (BST). Untuk sementara program ini dianggarkan untuk 6 bulan, dimana ada 10 juta keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan Rp 200.000 per KPM per bulan. Anggaran yang disiapkan Rp 12 triliun.

Selain itu, anggaran Kemensos juga digunakan untuk belanja pegawai Rp 511,93 miliar atau 0,55%, belanja barang Rp 5,54 triliun atau 5,97% dan belanja modal Rp 1,21 triliun atau sekitar 1,30%.

Baca Juga: Begini cara Menteri Keuangan jaga ekonomi 2021 di level 4,5%-5,5%

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.


TERBARU

[X]
×