CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.527.000   14.000   0,93%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Suswono: Kunci batasan luas kebun asing di Jokowi


Rabu, 01 Oktober 2014 / 13:35 WIB
Suswono: Kunci batasan luas kebun asing di Jokowi
ILUSTRASI. Temas (TMAS) akan melakukan stock split dengan rasio 1:10


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

SUBANG. Menteri Pertanian (Mentan) Suswono menyerahkan langkah teknis pembatasan investasi asing di sektor perkebunan kepada presiden terpilih Joko "Jokowi" Widodo. Pasalnya, dalam Undang-undang Perkebunan yang disahkan DPR, Senin (29/9/2014) lalu pengaturan teknis tersebut belum diatur secara merinci. 

"Makanya nanti pemerintah nanti yg mengatur kira-kira bagaimana jalan keluar terbaiknya lah tetapi prinsipnya setiap usaha perkebunan dia harus memberikan ada plasma 20 persen untuk rakyat. Jadi rakyat pasti akan terlibat, pasti akan mendapatkan manfaat dari usaha perkebunan itu," ujar Suswono di Subang, Selasa (30/9/2014). 

Lebih lanjut menurut Suswono, UU Perkebunan akan mengatur mengenai usaha perkebunan agar persoalan-persoalan perkebunan seperti konflik dan ketidakperdulian dari pelaku perkebunan kepada rakyat. 

Untuk pelaku usaha, UU tersebut kata Suswono juga akan memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam berinvestasi disektor perkebunan. Khusus mengenai poin krusial dalam UU tersebut yaitu tentang investasi asing akan dijabarkan lebih rinci dalam PP dan akan mengatur mengenai jenis komoditi kita apa saja yang akan dibatasi investasinya, skala usaha dan wilayah-wilayah mana saja yang akan diatur dalam PP. 

"Kan ada daerah-daerah yang untuk orang investasi aja belum tentu mau kan karena infrastrukturnya gak siap, kalau itu katakanlah misalnya dia diberikan akses misalnya 30 persen disitu misalnya belum tentu yang lokal mau kan investasi di wilayah-wilayah yang infrasnya gak siap tadi," kata Suswono.(Yoga Sukmana)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×