Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Hasil survei Bank Indonesia (BI) terbaru mengindikasikan kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi lapangan pekerjaan enam bulan ke depan.
Survei BI mencatat, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja (IEKLK) pada April 2025 tercatat sebesar 123,5. Meski masih berada di atas 100, angkanya lebih rendah dari bulan Maret 2025 yang mencapai 125,9 dan terendah nomor dua sejak September 2021 yang sebesar 114,4.
Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Chandra Wahjudi mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan kehati-hatian masyarakat yang meningkat terhadap prospek ketenagakerjaan dalam enam bulan ke depan.
“Pasar tenaga kerja saat ini masih dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ketidakpastian ekonomi global. Di samping itu transformasi digital juga ikut mempengaruhi struktur kebutuhan tenaga kerja,” ujarnya kepada KONTAN, Senin (12/5).
Baca Juga: Pengangguran di Indonesia Meningkat Meski Realisasi Investasi Capai Ratusan Triliun
Chandra mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) penciptaan lapangan pekerjaan mencapai 3,59 juta yang di dominasi sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan dan jasa.
Meski demikian, lanjut dia, secara kuantitatif, pertumbuhan ini belum cukup untuk mengimbangi jumlah angkatan kerja baru yang mana menurut data BPS ada peningkatan sebesar 3,67 juta orang dibanding tahun sebelumnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Chandra berpandangan bahwa pemerintah perlu mendorong investasi terutama di sektor padat karya.
“Tentunya ini perlu didukung dengan regulasi yang lebih adaptif, perizinan dan birokrasi yang lebih sederhana dan kepastian hukum,” terangnya.
Selain itu, kata Chandra, kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi juga turut menjadi hal yang perlu ditingkatkan. Pasalnya, ini agar ketidaksesuaian kompetensi bisa dimininalisir sehingga lebih sesuai dgn kebutuhan industri.
Berikutnya, dukungan UMKM melalui akses pembiayaan, dan pasar baru di luar negeri juga akan membantu penciptaan lapangan kerja. Tentunya, perlu sinergi antara pemerintah, pengusaha dan stakeholder lainnya.
“Kami berharap rencana pemerintah membentuk Satgas Deregulasi dapat meningkatkan daya saing dan mempercepat perizinan sehingga iklim berusaha menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Selanjutnya: Pemilu Filipina 2025: Pertarungan Politik Antara Marcos dan Duterte
Menarik Dibaca: PT PGE Targetkan Jadi Produsen Utama Hidrogen Hijau di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
