kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Suropati nilai figur Jokowi dulu dan sekarang beda


Kamis, 20 November 2014 / 21:21 WIB
Suropati nilai figur Jokowi dulu dan sekarang beda
ILUSTRASI. Transformers: Rise of the Beasts, dan beberapa judul film terbaru yang dijadwalkan tayang di bioskop pada minggu awal Juni 2023 ini.


Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Keputusan Pemerintah Jokowi-JK menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium terus menuai kritik. Pasalnya kenaikan tersebut terjadi saat harga minyak dunia sedang turun menjadi US$ 70-75.

"Pemerintah terburu-buru dalam menaikkan harga BBM subsidi, ada apa di balik kebijakan tersebut," ujar Koordinator Presidium Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati), Aditya Iskandar, dalam keterangannya, Kamis (20/11).

Apalagi, lanjutnya, saat kampanye Jokowi pernah menjanjikan tidak menaikkan harga BBM jenis premium selaras dengan sikap PDIP yang dulu menolak kenaikan BBM. 

"Sepertinya Jokowi-JK masuk dan terbawa arus permainan mafia migas dengan melepas harga BBM jenis premium sesuai dengan harga pasar," tegasnya.

Untuk itu, Solidaritas Untuk Pergerakan Aktivis Indonesia (Suropati) menuntut pemerintahan Jokowi-JK membatalkan kenaikan harga BBM tersebut. "Copot dan tangkap para menteri antek mafia migas," katanya.

Selain itu pemerintah diminta segera melakukan nasionalisasi industri migas. Tuntutan lainnya yaitu agar mengembalikan Pasal 33 UUD 1945 yang asli, dan juga menstabilkan kembali harga-harga. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×